Oleh: Isbatullah Alibasja
Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan NKK/BKK, adalah sebuah penataan organisasi kemahasiswaan, dengan cara menghapus organisasi kemahasiswaan yang lama berupa Dewan Mahasiswa dan diganti dengan format yang baru.
NKK/BKK adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Soeharto pada tahun 1977-1978 untuk memecah dan meredakan gerakan mahasiswa yg mengenggelinding bak bola salju.
NKK/BKK ini bertujuan untuk membatasi kegiatan politik mahasiswa, kebijakan ini bertujuan untuk membungkam kebebasan mahasiswa di kampus. Diterapkan pada masa pemerintahan orde baru yakni pada saat Menteri Pendidikan Daoed Joesoef dan dilanjutkan pada masa kepemimpinan Nugroho Notosusanto.
Jika kita liat sejarah, lahirnya kebijakan NKK/BKK ini dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa yang bersejarah bagi pergerakan mahasiswa. Kala itu ketika memasuki pertengahan tahun 1970-an.
Tepatnya ditahun 1974 dan tahun 1978. Di mana di tahun 1974 meletus Peritiwa Malari. Peristiwa Malari adalah gerakan pertama mahasiswa yang monumental untuk menentang kebijakan Rezim Soeharto. Kecondongan Soeharto pada modal asing terutama modal Jepang dan Amerika menjadi salah satu titik tekan kritik mahasiswa pada saat itu.
Semua bermula dari UU PMA 1967 yg membuka pintu gerbang penjajahan ekonomi baru. Pada tahun 70 an modal asing yg dahulu kesulitan masuk pada Era Soekarno mulai masuk secara massif di Era Soeharto.
Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1978. Sama halnya dengan gerakan 1974, aksi ini muncul karena kekecewaan mahasiswa terhadap konsep ekonomi yang dijalankan Soeharto serta kekecewaan terhadap praktik politik Orba yang condong pada totaliterianisme. Bahkan, pada masa itu mahasiswa dengan berani mengkampanyekan penolakan terhadap Soeharto yang ingin kembali mencalonkan dirinya menjadi Presiden.
Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari mahasiswa, maka dari itulah pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui SK menteri pendidikan dan kebudayaan, Daoed Josoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang Pedoman Umum Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
Gerakan mahasiswa pun akhirnya “tertidur”. Kebijaksanaan NKK/BKK ini kemudian lebih diperketat lagi ketika Mendikbud dijabat oleh Nugroho Notosusanto. Pemerintah memberlakukan trans-politisasi yaitu ketika mahasiswa ingin berpolitik, mahasiswa harus disalurkan melalui organisasi politik resmi semacam Senat, BEM, dan lain-lain, di luar itu dianggap ilegal.
Dalam kurun waktu ini diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga aktivitas mahasiswa dipacu hanya untuk cepat selesai studi/kuliah dan meraih IP yang tinggi.
De-politisasi yang diterapkan saat itu berjalan efektif, mahasiswa menjadi study oriented sehingga selama puluhan tahun kegiatan mahasiswa jauh dari aktivitas mengkritisi kebijakan penguasa. Inilah hal-hal yang membuat mahasiswa semakin mengalami keterasingan dari lingkungannya. Kemudian yang terjadi adalah demoralisasi di tingkatan mahasiswa.
Hari ini NKK/BKK hadir kembali, meskipun tidak dengan format yang sama persis pada era 1980-an. Cara-cara yang lebih halus dipilih agar mahasiswa tidak dapat sama sekali atau telat memahami perkembangan dan situasi politik yang terjadi di masyarakat, bangsa dan negara. Cara-cara yang dimaksud ini pun juga banyak ditunjang oleh media-media yang menampilkan iklan, berita, maupun opini yang diarahkan kepada pengucilan gerakan politik mahasiswa.
Ketika mahasiswa bergerak saat ini, buzzer -buzzer rezim secara beringas mengerdilkan gerakan mahasiswa, mencibir dan bahkan beritanya diputar-balik sedemikian rupa untuk menghancurkan moril gerakan mahasiswa.
Belum lagi kita harus menghadapi penerapan UU OmnibusLaw yg juga menghabisi gerakan buruh, kesemuanya itu hanya diperuntuk-kan bagi investor asing, karpet merah digelar, kerikil-kerikil tajam yg mencoba menghalang disingkirkan.
Lantas apakah UU OmnibusLaw pada akhirnya bisa menarik minat investor asing?, dan harapan rezim terkait ekonomi kita bisa pulih bergerak naik dari keterpurukan akibat hantaman wabah Covid bisa terwujud?.
Kita tidak pernah belajar dari sejarah bahwa “trickle down effect” tidak pernah terbukti. Modal asing membanjiri ekonomi Indonesia sejak Era Soeharto tapi hal tersebut hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, ada sebagian elit yg hidup kaya raya, terutama kolega dekat rezim, sementara itu sebagian besar rakyat merasakan kemiskinan.
