Ratusan Warga Kota Serang Terima Dana PKH
SERANG – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia kepada ratusan warga Kota Serang penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), di halaman kantor Kecamatan Serang, Jumat (6/12/2019). Penyerahan itu langsung diawasi oleh anggota komisi VIII DPR RI.
Hadir pada penyerahan dana PKH itu ketua komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dan anggota komisu VIII lainnya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI M.O Royani dan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.
Ketua komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, saat ini penerima bantuan di sosial di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa. Jumlah itu masih setengah dari keseluruhan jumlah yang layak menerima bantuan yaitu sebanyak 20 juta jiwa. Sehingga, pihaknya siap membantu baik dari sisi anggaran dan pengawasan.
“Komitmen pak Menteri ini sangat luar biasa, kami siap semua sisi anggaran, pengawasan maupun dari komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Intinya rekanan kami sebagai komisi VIII dan Kementrian akan kami jaga sebaik mungkin,” kata Yandri yang merupakan politisi PAN itu usai kegiatan.
Dalam pengawasannya, DPR RI sudah membuat Panitia Kerja (Panja) untuk memastikan validasi data penerima bantuan sosial. Hal itu untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurakan tepat sasaran.
“Artinya program ini manfaatnya luar biasa, karena saya setelah melihat dari wajah ibu-ibu yang sudah menerima bantuan sangat senang. Dan artinya program ini layak kita tingkatkan, dan bantuan itu kita pastikan sampai ke orang yang berhak,” jelasnya.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI M.O Royani mengatakan, target PKH secara nasional sebanyak 10 juta keluarga dengan total 43 juta jiwa. Jumlah itu berdasarkan data dari Kabupaten/Kota di Indonesia.
“Jadi pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang mengusulkan, kemudian ditetapkan oleh Mensos. Berdasarkan data terpadu itu kita membuat targeting saat ini targeting untuk PKH 10 juta KPM,” katanya.
Ia menuturkan, Provinsi Banten sudah melaksanakan program PKH sejak tahun 2008 dengan anggaran yang sudah masuk pada tahun 2019 ini sebanyak Rp 1 triliun lebih. Sementara, untuk anggaran secara nasional pada tahun 2020 mendatang, Kemensos menyiapkan sebesar Rp 32 triliun untuk program PKH.
“Nanti kurang lebih akan segitu juga (anggaran untuk Provinsi Banten). Tapi kami berharap penerima itu satu-satu akan menurun. Artinya mencerminkan tingkat kesejahteraan makin baik,” ujarnya.
Untuk Provinsi Banten, ujar dia, saat ini telah menjangkau 271.522 Keluarga, nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp 920.3 miliar. Sementara itu, untuk Kota Serang sebanyak 8.639 KPM dengan nominal bantuan selama kurun waktu 2019 senilai Rp 136.1 miliar.
Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019 KPM PKH di Kota Serang yang telah graduasi sebanyak 103 KPM dan graduasi mandiri sebanyak 168 KPM sehingga totalnya adalah 271 KPM atau 3.2 persen dari total peserta PKH.
Ditempat sama, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, dengan bantuan yang diterima masyarakat Kota Serang dari Kemensos RI. Diharapkan jumlah kemiskinan semakin menurun dan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Serang.
“Saya atas nama Pemkot Serang menghaturkan terimakasih kepada Kemensos dan DPR RI mudah-an bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kemiskinan,” kata Syafrudin.
Selain itu, ia berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Tetapi, bagaimana bisa mandiri dan terlepas dari semua jenis bantuan dari pemerintah.
“Saya kira pemkot serang tetap tidak tinggal diam, penkot serang juga pasti ada pendampingan,” ucap dia.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang Moch Poppy Nopriadi mengatakan, jumlah penerima bantuan PKH tidak harus sama dengan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun bantuan lainnya.
“Gak mesti (sesuai dengan angka kemiskinan) karena parameternya beda, contoh orang yang menerima PKH belum tentu menerima BPNT, karena komponennya beda,” kata dia.
Selanjutnya, ujar dia, untuk memastikan validasi data penerima PKH, pihaknya akan melakukan empat kali validasi data pada tahun 2020 mendatang. Meskipun, ditahun sebelummya hanya melakulan satu kali validasi karena terbetur oleh anggaran.
“Idealnya validasi empat kali, tapi kita hanya punya dana satu kali saja. Tahun depan (2020) kita empat kali,” ujarnya. (HRS/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.