Razia Tempat Hiburan Malam, Dewan Sebut Pencitraan
SERANG – Razia tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin dengan Satpol PP menuai polemik dimata Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto.
Menurut dia, Wakil Wali Kota Serang ini bukan orang sembarangan bahkan beliau pernah menjadi ketua DPRD Kota Serang yang memegang palu menetapkan aturan. Jika menginginkan tempat hiburan malam bersih, aturannya dulu yang ditegakan.
Artinya, tindakan yang dilakukan pihak berwenang juga ada dasar hukumnya. Bahwasannya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda). “Kan ada Satpol PP dalam penegakan Perda itu. Yang benar itu aturannya dulu, kenapa waktu jadi pimpinan belum diproses Perda PUK,” kata Pujiyanto saat dihubungi wartawan melalui sambung telepon selulernya, Kamis (12/12/2019).
Jika pemerintah ingin benar-benar menertibkan sudah dari dulu. Akan tetapi, pemerintah harus memberikan sebuah solusi untuk masyarakat yang bekerja ditempat hiburan malamnya. “Siapa sih yang mau bekerja sebagai PSK, kalau dia memang ada pekerjaan yang layak. Makannya pemerintah harus memberikan sebuah solusi, jangan sekedar menggebrak meja,” tegasnya.
Ketika tempat hiburan malam dibersihkan dan ditertibkan, lanjut dia, carikan solusi. Jangan sampai justru menambah pengangguran. “Berapa masyarakat yang menganggur. Harusnya dipikirkan pekerjaan penggantinya, diberikan solusi,”
Namun, secara pribadi apa yang dilakukan oleh pemerintah melakukan penertiban tempat hiburan malam itu mengapresiasi. “Tapi mohon maaf, kalau beliau ini ingin benar-benar membersihkan tempat hiburan malam, aturannya dulu yang dimunculkan. Jangan sampai aturan ini menggantung, kalau bukan pencitraan ini apa namanya,” jelasnya.
Jadi solusi yang diberikan, kata Pujiyanto, selesaikan dulu Perda yang mengatur tempat hiburan malam. “Kalau bener-bener beliau mau menutup tempat hiburan malam, dasarnya cuman tidak berijin. Kalau tidak berijin sikat semuanya dan segel semuanya. Kalau bukan pencitraan itu apa?. Harus semua ditutup jangan sampai tebang pilih,” katanya.
Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Serang Kusna Ramdani menyatakan bahwa, penutupan itu disebabkan karena belum ada aturannya (Perda). Pihaknya juga melakukan penutupan dengan cara di segel. Kata dia, disegel itu penutupan sementara. “Jadi kalau sudah ada aturan regulasinya boleh buka, tunggu. Jadi tunggu aja aturan mainnya seperti apa, Perdanya seperti apa aturannya, kan ada jam buka, jam operasional, tidak menyediakan miras, tidak menyediakan penghibur. Seperti itu,” kata Kusna.
Pihaknya juga menyarankan kepada pengusaha tempat hiburan malam itu dituntut untuk sabar, kalau sekarang buka PAD nya tidak yang masuk kepada Pemkot Serang. “Wajar pimpinan marah. Aturannya sedang di godok oleh DPRD Kota Serang. Kalau sudah ada aturannya boleh dibuka. Kalau belum ada aturannya ditutup sementara,” jelasnya.
Menurut dia, saat ini semua tempat hiburan, ijinnya hanya lestoran, kalau hiburan tidak ada. Sementara itu, pihaknya menghimbau kepada pengusaha hiburan malam bersabar. “Kalau memang saling dukung, tunggu aturan PUK. Kalau sudah selesai nanti ikuti aturannya,” jelasnya. (HRS/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.