SERANG – Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) Ustaz Enting Abdul Karim menganggap wajar razia yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin dan Satpol PP itu pencitraan pada Rabu (11/12/2019) dini hari.

Dirinya, merasa aneh kenapa yang dirazia tempat hiburan malam yang kecil-kecil, padahal banyak tempat hiburan malam yang dianggap dia sekala besar.

“Masyarakat patut curiga dengan razia yang di lakukan kemarin sebagai pencitraan. Aneh, kenapa yang di sasar kelas-kelas kecil, kayak MP3, coba nyasarnya di Ramayana atas, Rau Atas, Royal itu kan besar-besar,” ucap Enting saat dihubungi harianbanten.co.id melalui pesan whatshapp-nya, Kamis (12/12/2019).

Jika tidak ingin dianggap pencitraan, lanjut dia, Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin dan Satpol PP Kota Serang harus serius menangani masalah tempat hiburan malam di Kota Serang dan bukan sekedar pencitraan sebagaimana asumsi banyak warga.

“Saya siap cium tangan Pak Wakil deh kalau kota serang bersih dari tempat-tempat hiburan malam,” katanya.

Dikatakan dia, agar apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui pimpinannya tidak menuai asumsi pencitraan, Subadri Ushuludin harus tuntas meratakan tempat hiburan malam yang menggunakan tanah negara di Kota Serang.

“Tuntaskan dan ratakan, apalagi ada tempat hiburan malam berdiri ditanah negara. Yakni di tugu Selamat Datang, dan mencabut semua perizinan yang sudah di salahgunakan menjadi tempat hiburan malam,” ungkapnya.

Ia berharap, Kota Serang harus bersih dari tempat-tempat hiburan malam dan harus bersih dari peredaran miras dan narkoba.

“Kota Serang itu Ibu Kota Provinsi Banten, malu kita sebagai generasinya membiarkan tempat-tempat maksiat berada di Kota Serang,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Razia tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin dengan Satpol PP menuai polemik dimata Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto.

Menurut dia, Wakil Wali Kota Serang ini bukan orang sembarangan bahkan beliau pernah menjadi ketua DPRD Kota Serang yang memegang palu menetapkan aturan. Jika menginginkan tempat hiburan malam bersih, aturannya dulu yang ditegakan.

Artinya, tindakan yang dilakukan pihak berwenang juga ada dasar hukumnya. Bahwasannya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).

“Kan ada Satpol PP dalam penegakan Perda itu. Yang benar itu aturannya dulu, kenapa waktu jadi pimpinan belum diproses Perda PUK,” kata Pujiyanto saat dihubungi wartawan melalui sambung telepon selulernya. (HRS/Red)