DPR RI Dengar Pendapat Pembubaran TP4D Kabupaten Pandeglang
PANDEGLANG – Anggota DPR RI Komisi III Ade Rossi menggelar dengar pendapat terkait dengan pembubaran tim Pengawas Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang, Jumat (27/12/2019).
Hal itu dilakukan karena ada keputusan dari Menkopolhukam dan Jaksa Agung yang menyatakan pembubaran TP4D di daerah, oleh karena itu dirinya ingin mendengar respon dari Kejari di daerah.
Ade Rossi menilai, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang masih tergolong positif, hal itu dari hasil penggalian informasi dirinya dengan Kajari Pandeglang.
“Tadi saya banyak menggali ternyata apa yang terjadi di kejari Pandeglang ini ternyata tidak ada hal yang negatif. Karena selama ini stigma negatif TP4D mungkin ada beberapa kasus itu adanya di luar Kabupaten Pandeglang, tetapi bagaimana pun juga pimpinan di tingkat Jaksa Agung dan Menko Polhukam sudah membuat keputusan, oleh karena itu tentu sebagai garis komando yang jelas di kejaksaan negeri ini tentu harus mengikuti arahan-arahan pimpinan,” katanya.
Menurutnya, meskipun TP4D akan dibubarkan, pengawasan terhadap pembangunan harus tetap berjalan, agar tidak ada permainan dan terus menjaga kualitas pembangunan sesuai dengan kriteria yang berlaku.
“Terkait pengawasan pembangunan, kami berharap dengan tidak adanya TP4D tapi tetap ada pengawasan-pengawasan, sehingga pembangunan di wilayah Kabupaten Pandeglang berjalan dengan baik, sesuai dengan speknya, tidak ada yang neko-neko dan tidak ada yang bermain di dalamnya,” tuturnya.
Dirinya berharap, para penegak hukum yang ada harus bersinergi untuk mengawasi dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena sudah seyogyanya aparat penegak hukum untuk melaksanakan hal tersebut.
“Sampai saat ini DPRD belum ada usulan terkait dengan mengganti nama TP4D, tapi kami berharap pengawasan dari mulai Polri, aparat hukum yang lain bisa bekerja sama untuk pembangunan yang ada di masing-masing daerah. Jadi apapun itu namanya saya rasa pengawasan pembangunan itu sudah hal yang wajib bagi aparat penegak hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kajari Pandeglang, Nina Kartini menuturkan, meskipun terdapat nilai positif dan negative, dirinya tetap akan menghargai keputusan pimpinan selaku pemangku kebijakan. Oleh karenanya ia akan mengikuti dan melaksanakan apapun yang diputuskan oleh pimpinan dari kantor pusat.
“Kalau dari Jaksa Agung Republik Indonesia beliau sudah menyatakan ditutup kita harus melaksanakan, meskipun di seluruh Indonesia ada yang menilai positif dan negatif itukan masing-masing daerah berbeda-beda. Tapi yang paling baik kita laksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan kita. Mungkin menurut pimpinan yang terbaik adalah di hentikan,” tuturnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.