PANDEGLANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melalui Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyampaikan larangan kepala daerah melakukan rotasi mutasi jabatan mulai bulan januari.

Salah satu yang dilakukan pengawasan yang paling ditekankan adalah menyampaikan surat himbauan kepada kepala daerah yang melaksanakan pemilihan tahun 2020, tentang larangan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 januari 2020.

Mengingat bahwa tanggal pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta pemilihan tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 juli 2020, hal itu berdasarkan lampiran Peraturan KPU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham menyampaikan, pihaknya menerima surat yang bersifat urgen sejak tanggal 30 desember kemarin, di dalam surat tersebut disampaikan bahwa ada perubahan yang harus awasi, salah satunya adalah terkait dengan rotasi mutasi jabatan.

“Kami mendapatkan surat dari Bawaslu RI terkait intruksi pengawasan tahapan pencalonan, hari ini juga akan kami buat suratnya yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang program dan kegiatan,” kata Fauzi, Kamis (2/1/2020).

Ia mengatakan, terhitung sejak 8 Januari tersebut pemerintah daerah dilarang melaksanakan rotasi mutasi, di dalam surat intruksi Bawaslu RI disampaikan bahwa pengawasan itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan salah satu pihak.

“Intinya di dalam surat itu, kepala daerah yang sebelumnya dilarang melakukan rotasi mutasi jabatan pada bulan juli, tapi di dalam surat itu tanggal 8 januari dilarang melaksanakan rotasi mutasi yang dihitung dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, selain itu juga disampaikan beberapa point pengawasan,” katanya.

Menurutnya, pihaknya juga akan segera membuat posko pengaduan terkait dengan pengawasan rotasi mutasi jabatan, kemudian melakukan sosialisasi terkait pembukaan posko tersebut.

“Iya kita juga akan membuka posko pengaduan terhadap laporan adanya pergantian atau pencopotan jabatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, nanti kita sampaikan melalui media sosial kita,” tuturnya. (De/Red)