SERANG – Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 53,19 persen atau sebesar Rp 537,19 juta dari target Rp 1,01 miliar per November 2019 lalu.

Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperdagindkop dan UKM) Kota Serang Yoyo Wicahyono beralasan bahwa, kesemrawutan Pasar Induk Rau (PIR) menjadi pendapatan asli daerah (PAD) sektor retribusi yang dikelolanya tidak tertib.

Namun, ia mengatakan, hingga Desember sudah tercapai 59 persen.“Kendalanya karena Pasar Rau tidak tertib,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (3/1/2019).

Kesemrawutan tersebut, membuat pihaknya sulit menarik retribusi dari pedagang.

“Yang di luar itu tidak bisa kita tarik retribusi, yang di dalam kan sedikit karena pedagangnya pada pindah keluar,” katanya.

Padahal, lanjut dia, retribusi dari Pasar Rau dianggap cukup besar. Dari total retribusi 537,19 juta yang didapat, kata Yoyo, 60 persen di antaranya didapatkan dari Pasar Rau.

“Retribusi sekarang per pedagang itu Rp1 ribu sampai Rp2 ribu. Kalau tahun ini naik jadi dua sampai empat ribu,” jelasnya.

Dikatakan dia, kendala lain tidak tercapainya retribusi karena ada peralihan pengelolaan Pasar di Banten Lama. Kemudian, pergantian Pasar Kalodran dari mingguan menjadi harian juga belum berjalan maksimal.

Menurutnya, PAD dari sektor retribusi bisa maksimal jika ada penataan di Pasar Rau dan pasar lainnya.

“Rau saja ditertibin, pedagang di luar pada masuk, kalau masuk bisa (mencapai target) itu kan yang di dalam sepi. Kalau di luar enggak bisa ditarik,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, penertiban Pasar Rau menjadi tanggung jawab pihak pengelola.

“Penataan dilakulan pengembang bersama-sama dengan pemkot. Kan ada Satpol PP dan Dishub yang bertugas untuk menertibkan,” ujarnya.

Selain Disdagperinkop dan UKM, jebloknya retribusi juga terjadi pada Dinas Perhubungan yang hanya bisa merealisasikan 27,53 persen atau sebesar Rp611,22 juta dari target sebesar Rp2,22 miliar. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup yang baru merealisasikan sebesar Rp1,923 miliar atau 52,99 persen dari target Rp3,63 miliar dan Satpol PP yang realisais nol persen dari target Rp121 juta. (HRS/Red)