Pembebasan Lahan Tol Ditarget Pada Bulan Maret
PANDEGLANG – Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mencatat ada sekitar 20 persen bidang tanah yang belum dibebaskan, karena tanah tersebut merupakan tanah milik instansi.
Dari data yang dihimpun, terdapat 6 poin yang masih menjadi hambatan terkait pembangunan tol, yaitu tanah kas desa sebanyak 8 bidang, tanah wakaf 10 bidang, tanah kehutanan 57 bidang, tanah TNI 178 bidang, tanah PTPN satu bidang, tanah eks program Pirbun 37 bidang.
Kepala BPN Pandeglang, Agus Sutrisno menuturkan, beberapa kendala dalam pembangunan salah satunya kepemilikan tanah TNI sampai saat ini belum terselesaikan, karena TNI belum melepaskan asetnya, tanah kehutanan, tanah wakaf, tanah Kas desa. sehingga belum bisa melakukan pembayaran uang ganti rugi.
“Alhamdulilah hari ini bisa kita bahas dan insyaAllah bisa kita selesaikan dengan instansi yang berkaitan hadir di sini, dari kehutanan PTPN, sudah ada solusinya, tinggal dari TNI ini masih menunggu pelepasan dari TNI. Untuk target kita tahun ini harus sudah selesai, karena secara fisik pada bulan Juli sudah dilakukan pembangunan fisiknya, maka dari itu kami harus sudah selesaikan pembebasan tanahnya,” ucap Agus Sutrisno, Kamis (9/1/2020).
Ia mengatakan, kepemilikan tanah tersebut ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum.
“Yang sudah bersertifikat itu akan menjadi dasar agar kita bisa membayar ganti ruginya, cuman ada yang tidak bisa menunjukan sertifikatnya itu permasalahannya di situ, tapi tadi sudah dicari solusinya, bagi yang hilang kita bisa buktikan kebali,” katanya.
Masih di lokasi yang sama, PPK 3 Tol Serang Panimbang, Ibrahim Hasan mengatakan, masalah yang paling utama itu adalah pengakuan lisan, sementara pihaknya menginginkan bukti tertulis bukan dari lisan meskipun sudah tinggal bersama orang tuanya lama.
“Karena di kami belum ada kontraktornya, kami target di akhir 2021 berbeda dengan serang dan lebak yang tergetnya di akhir 2020 mereka beres operasional, mudah-mudahan tahun ini juga sudah ikut selesai,” ucapnya.
Untuk pembayaran ganti rugi lahan, dirinya memastikan sudah siap sedia mengganti uang ganti rugi lahan, namun harus ada pembuktian otentik agar pembayaran tersebut tepat sasaran.
“Kalau untuk sisanya mungkin sekitar 100 hektaran ya, sekitar 20 persen mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, untuk dana penggantian tanah tidak ada kendala jadi kami siap membayarkan, masalahnya itu alasan untuk mebayarkan itu perlu dipastikan terlebih dahulu agar tidak salah bayar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menuturkan, meskipun dalam penyelesaian adanya tanah milik instansi tersebut, dirinya optimis untuk bisa melakukan mediasi dengan pihak terkait, meskipun ada beberapa yang di luar kewenangan Pemda Pandeglang.
“Untuk tanah TNI itu biar PUPR yang menyelesaikan sendiri, mudah-mudahan cepat selesai, karena kita juga sudah beberapa kali diundang oleh Menhan. Permasaahan ini saya lihat itu bisa diselesaikan, kami berharap di bulan maret akhir sudah selesai semuanya, karena ini menyangkut dengan arahan kementrian keuangan,” katanya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.