Dua OPD Kordinasi Dengan DPRD
PANDEGLANG – Dua dinas rakor dengan DPRD Kabupaten Pandeglang, terkait adanya informasi satu orang mencalonkan BPD di dua daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Miftahul Farid Sukur menuturkan, pihaknya menerima rapat kordinasi bersama DPMPD dengan Disdukcapil, terkait dengan pembahasan pemilihan BPD tahun 2019 yang mendapat evaluasi.
“Jadi rapat kali ini kita rapat koordinasi dengan 2 SKPD itu DPMPD dan dinas kependudukan dan catatan sipil, terkait dengan dugaan adanya satu orang mencalonkan BPD di dua tempat yang pertama dia di Panimbang kemudian yang kedua dia di Menes, secara aturan di dalam Perbup nomor 40 tahun 2019 setiap yang mencalonkan BPD itu harus dari warga setempat dibuktikan dengan surat keterangan dan e-ktp,” ucapnya, Kamis (16/1/2020).
Ia menuturkan, yang bersangkutan sudah kalah di Panimbang kemudian mencalonkan kembali di Menes, karena itu muncul dua permasalahan yaitu munculnya KTP dan KK baru, oleh karenanya dia menyoroti kaitan hal tersebut.
“Yang kedua adalah munculnya surat keterangan baru, kartu keluarga baru itu tanpa adanya surat pindah. Secara Perpres 96 tahun 2018 pasal 11 ayat B itu wajib memiliki surat pindah, akan tetapi ini tidak makanya kita meminta Disdukcapil untuk membatalkan itu, kemudian juga kepada DPMPD itu membatalkan, karena ini kenapa bisa mencalonkan dua kali,” ujarnya.
Farid menduga, yang bersangkutan masih menerima insentif dari jabatannya di daerah Panimbang sebagai ketua BPD.
“Sementara yang bersangkutan itu diduga masih menerima insentif sampai hari ini di Desa mekar Jaya, bahkan kemarin dia sampai hadir di acara musrenbang 2021 di Panimbang sebagai ketua BPD,” kata Farid.
Ia mengaku mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan, bahwa yang bersangkutan memang melakukan kesalahan.
“Buktinya sudah ada fotonya sudah ada silakan di kroscek di DPMPD juga sudah lengkap, bahkan orang ini juga pernah mencalonkan sebagai legislatif Calon legislatif dari Partai keadilan sejahtera, tapi dia tidak mundur sebagai BPD,” tuturnya.
Hal tersebut terjadi, menurut Farid itu karena kebijakan yang masih keblunder dengan peraturan yang berlaku, bahkan menurutnya hampir sama persis.
“Kami juga meminta agar DPMPD memperbarui merubah Perbup nomor 40 tahun 2019, karena ini hampir sama atau fotokopian dengan Permendagri nomor 110, masa di bawah ada aturan yang sama,” ujarnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.