SERANG – Adanya kesepakatan penghapusan tenaga kerja honorer dari pemerintah pusat dan DPR RI. Ketua Forum Honorer Banten Bersatu Martin Al Kosim menanggapi hal tersebut masih abu-abu.

Menurut dia, sampai hari ini yang kemarin mengikuti test P3K saja belum mendapat SKP3K.

“Sampai detik ini juga tidak jelas, yang test jalan, yang lolos siapa, yang diterima siapa dan ditolak siapa. Sampai detik ini tidak jelas,” kata Martin saat dihubungi melalui sambung telepon selulernya, Selasa (21/1/2020).

Sedangkan untuk aturan penghapusan tenaga honorer, kata dia, bersyukur. Hanya teknis pelaksanaannya terkait data apakah pemerintah pusat sudah mengetahui terkait data honorer mana K2 dan non K2.

“Wacana yang saya tangkap itu, honorer mau dihapus diganti P3K, nah disitu tidak dijelaskan apakah honorer K2 atau pun non K2. Disitu juga tidaka ada keterangan batas kerja,” katanya.

Lanjut dia, dirinya juga mempertanyakan bahwa, apakah pengangkatan ini ada test lagi yang akan dilakukan pemerintah atau tidak.

“Kalau pun mungkin test lagi sama aja bohong. Kan persoalannya tahun kemarin dibenturkan dengan batas usia,” jelasnya.

Jika mengangkat tenaga honorer, pihaknya menyambut positif akan tetapi harus dibuktikan. Karena menurut dia pengalaman sebelumnya tidak terlaksana. “Kemarin aja P3K engga jelas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan bahwa, bukan berarti aturan ini menghilangkan semua tenaga honorer. Akan tetapi, diganti dengan program P3K.

“Jadi yang honor ini akan kita angkat, bukan dibuang,” kata Syafrudin kepada awak media.

Saat ini, lanjut Syafrudin, tenaga honorer di Kota Serang saat ini ada sebanyak 1.000 tenaga honorer. Namun, sebetulnya dari sejumlah itu sudah dibiayai pemerintah seperti THL dan lainnya.

“Pasti tenaga honorer sudah dibiayai pemerintah dan pusat juga akan membantu pembiayaannya,” jelasnya. (HRS/Red)