BPK Mulai Periksa Keuangan Pandeglang
PANDEGLANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten mulai melakukan identifikasi terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Pandeglang.
Identifikasi tersebut dilakukan sebagai pemeriksaan tahap awal, atau disebut dengan pemeriksaan pendahuluan.
Kepala Pengendalian Teknis BPK Kantor Perwakilan Provinsi Banten, Junaedi menuturkan, pihaknya belum menemukan catatan yang bisa disampaikan terkait temuan BPK, karena saat ini baru pemeriksaan pendahuluan.
“Tujuan pemeriksaan menekankan untuk menilai efektivitas SPI, kemudian pengujian terbatas, pengujian substansi terbatas, pada akun kas belanja modal, belanja jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, kemudian menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,kemudian memantau tindak lanjut hasil keputusan sebelumnya,” ucapnya saat ditemui di Pendopo Pandeglang, Senin (27/1/2020).
Ia mengatakan, untuk hasil dari pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dirilis pada bulan Maret mendatang, dengan jangka waktu terhitung mulai dari sekarang.
“Untuk pemeriksaan sekitar 35 hari dari sekarang sampai tanggal 1 Maret, ini baru pemeriksaan pendahuluan,” ucapnya.
Menurutnya, untuk saat ini pihaknya belum menemukan catatan pada pemeriksaan saat ini, namun dirinya menyarankan kepada publik agar membuka LHP (laporan hasil pemeriksaan).
“Adapun untuk catatan, kita kan baru mau periksa nanti kita periksa dulu, kami belum tahu ini udah tahun lalu catatannya mungkin kalau itu ada laporannya di LHP. Selama pemeriksaannya itu kami sampaikan kepada kepala daerah, dan di LHP itu bisa diakses oleh publik jadi milik publik,” ujarnya.
Adapun hasil dari identifikasi pendahuluan tersebut, kata Jubaedi, semuanya akan dirilis pada bulan Maret mendatang secara formal. Saat ditanya soal pemeriksaan aset, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan.
“Kan disini antara kita lihat juga kapitalisasinya, tentang pengelompokan dalam akun sesuai nggak dengan akunnya, apa itu pendahuluan, kalau untuk temuan nanti pada saat rilis pada bulan Maret sudah resmi,” tuturnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin mengatakan, saat ini pihaknya akan diperiksa oleh BPK untuk pengelolaan keuangan, ia menargetkan untuk kembali mendapatkan WTP.
“Entri meetingnya ada pemeriksaan reguler selama sekian hari, objek pemeriksaannya apa saja, yang jelas diperiksa itu terkait dengan tata pengelolaan keuangan daerah, kita targetnya WTP, saya rasa sekarang sudah mulai menurun temuannya,” katanya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.