DPKPP Targetkan Bantuan RTLH Meningkat
PANDEGLANG – Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, menargetkan ada kenaikan pada penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni.
Kepala DPKPP Pandeglang, Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya ingin menaikan jumlah penerima bantuan RTLH, meskipun dengan kondisi anggaran yang terbatas, pihaknya menaikan jumlah target penerima manfaat.
“Target 2744 tahun lalu untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, kalau yang namanya BSPS itu datangnya tidak sekaligus, namun secara perlahan, jadinya pada saat dijumlah ternyata banyak begitu, namun untuk tahun ini targetnya 3000an lah itu sudah banyak,” katanya, Kamis (30/1/2020).
Menurutnya, meskipun kondisi anggaran untuk memperbaiki rumah tidak layak huni terbatas untuk APBD, namun dirinya akan terus berusaha mencari bantuan dari pemerintah pusat, agar target pembangunannya bisa tercapai.
“Kalau kemarin itu kan kebanyakan dari APBD, dan itu kan namanya APBD itu terbatas kan, oleh karena itu kita mengandalkan dari APBN pusat, dari DAK afirmasi, DAK reguler, mudah-mudahan bisa banyak, yang pastinya kita harus jemput bola sih tidak bisa menunggu, minimal menanyakan,” katanya.
Syarif menuturkan, untuk anggaran yang disediakan perbaikan RTLH, anggarannya sangat variatif, namun dirinya berharap semua anggaran tersebut bisa terserap.
“Adapun untuk anggarannya itu berbeda-beda, kalau beklok kan 35 juta kalau reguler DAK itu 17,5 juta, kalau APBD itu 15 juta, kalau yang 50 juta itu huntap, tapi 50 dulu pernah tapi Perkim Provinsi Banten,” ucapnya.
Hingga saat ini, kata Syarif, DPKPP akan merambah semua daerah yang belum merasakan bantuan RTLH tersebut, bukan hanya daerah yang ada di wilayah dekat perkotaan saja, namun juga di wilayah ujung selatan.
“Kalau penerima RTLH itu sekarang kita semua terjangkau termasuk di daerah selatan, minimal ada di daerah sana yang kebagian, jadi kalau BSPS itu harus berbentuk klaster,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten daerah Setda Pandeglang, Ramadani menuturkan, untuk pemberian bantuan RTLH tersebut, pihaknya mengalami dilematis, ketika hendak dibantu namun berada di tanah orang lain.
“Kadang kita juga suka bingung, mau dibantu tapi dia (penerima manfaat) tinggalnya di tanah orang, jadi kita juga gimana ya, makanya kita ingin memastikan bahwa yang tinggal di RTLH itu betul-betul miliknya,” ucapnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.