PANDEGLANG – Persyaratan dua pasangan calon bupati jalur perseorangan, Krisyanto-Hendra dan Mulyadi-Subhan (Mulus) mulai diperiksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/2/2020).

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memastikan persyaratan yang diberikan oleh pasangan calon independen sesuai.

Komisioner KPU Pandeglang, Ahmadi mengatakan, verifikasi administrasi tersebut dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian data yang diberikan oleh bakal pasangan calon, yang nantinya akan dipastikan jumlah dukungan dari masing-masing pasangan calon.

“Jadi kita ada lima item yang akan kita teliti, kesesuaian antara KTP dengan form B1 KWK, jadi dari nama, NIK, alamat, kemudian jenis kelamin itu harus sama, kalau tidak sama itu berarti tidak memenuhi syarat (TMS). Kemudian terkait dengan e-KTP lokusnya harus sesuai dengan Dapil, kalau misalkan ada KTP Kabupaten Serang kita TMS-kan, kemudian KTP harus sesuai dengan domisili PPS, misalkan ada e-KTP desa lain terselip di desa yang diverifikasi, itu juga TMS,” katanya Ahmadi.

Ia mengatakan, selain masalah kesesuaian antara data identitas pendukung, dirinya juga memperhatikan beberapa data lain seperti status pekerjaan dan, hal itu akan menjadi data pertimbangan untuk dipisahkan saat verifikasi faktual

“Kemudian e-KTP ada warganya belum genap berusia 17 tahun TMS, tapi kalau yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah menikah itu memenuhi syarat, selain itu juga dilihat dari status pekerjaan, misalkan status pekerjaannya ASN, TNI, Polri, penyelenggara Pemilu, itu tidak di-TMS-kan, tetapi diikasih kode. Itu nanti untuk verifikasi factual ke lapangan yang akan dilakukan pada tanggal 26 maret-15 April,” ucapnya.

Saat ditanya adanya data yang tidak sesuai, Ahmadi mengaku ada beberapa data yang tidak sesuai, namun belum direkap jumlah data yang tidak sesuai tersebut. Ia menyebutkanm, pasca dilakukan vermin, pihaknya akan memanggil beberapa stake holder lain untuk membuat berita acara hasil verifikasi administrasi.

“Memang ada, tapi ini kan baru dua kecamatan ya, CIsata dan Cikedal. Tapi untuk rekapnya nanti diakhir jam, tapi nanti kita rekap setiap harinya berapa, kalau kita sudah rekap total semua kecamatan sudah kita vermin, nanti kita undang L.O dari masing-masing Bawaslu untuk menyampaikan berita acara hasil rekap, nanti berapa form B1 yang akan diverfak (verifikasi factual) oleh PPS, adapun yang diverfak itu yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Saat ditanya apabila jumlahnya hanya 60.000 dukungan setelah divermin, pihaknya akan tetap melakukan verifikasi factual. Karena pada tahap awal mereka lolos dari sisi jumlah, namun kekurangan setelah verfak tahap pertama, Bapaslon harus mengumpulkan dua kali lipat.

“Misalkan setelah kita Vermin yang lolos 60.000, ini kan kurang 9.800. nanti setelah diverfak 60.000 itu MS semua, maka dia harus menyampaikan kepada kita pada saat proses perbaikan berarti 9.868 dikali dua,” ujarnya.

Masih di lokasi yang sama, L.O Pasangan Mulyadi Subhan, Nurjanah menuturkan, pihaknya akan mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, selain itu juga dirinya siap mengawal tahapan KPU ini.

“Kami dari tim mulyadi subhan insha Allah selalu mengawal termasuk di sini disaksikan ada Bawaslu, sudah hasil rakor kami kemarin, jadi apapun hasilnya dari Vermin ini kami selalu mengikuti aturan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. Untuk saksi vermin, dari hasil rapat kordinasi ini saksinya kita ada lima orang untuk L.O, kalau untuk kendala tidak ada, alhamdulilah lancar dan kami setiap hari kami akan bergantian,” tuturnya. (De/Red)