CILEGON – Menjamurnya minimarket yang tak berizin membuat geram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Hal tersebut terungkap saat hearing yang digelar Komisi I DPRD Cilegon bersama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon Ridwan, sejumlah camat, serta perwakilan dari Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Selasa (3/3/2020) Kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun, ratusan waralaba/minimarket yang ada di Kota Cilegon tidak mengantongi izin. Atas kondisi tersebut, pihaknya akan menyegel jika tidak memiliki izin dan hal itu melanggar Peraturan Wali Kota Cilegon No. 43 Tahun 2016 tentang Pembatasan Toko Modern dan Kewajiban Kemitraan Toko Modern dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin mengatakan, banyaknya warlaba di Cilegon tak berizin ini, mendesak agar seluruh OPD untuk menindaktegas para waralaba yang tidak mengantongi izin usaha yang sesuai dengan Perwal 43 tahun 2016.

“Info yang kami miliki, ada 158 waralaba yang ada di Kota Cilegon. Dari ratusan toko itu, 43 toko mengantongi izin. Tadi kami terima info baru, jika ada enam toko lagi yang sudah mengantongi izin, sementara sembilan waralaba sedang proses izin. Artinya masih ada 100 waralaba yang belum ada izinnya sama sekali,” ucapnya.

Dengan kondisi ini, pihaknya tak akan main-main untuk mendesak OPD untuk menyegel keberadaan warlaba yang tak berizin tersebut.

Di tempat yang sama, Asda II Pemkot Cilegon Tubagus Dikrie Maulawardhana mengungkapkan, dari total warlaba yang tinggal di Cilegon, ratusan toko waralaba yang tidak mengantongi izin. Izin tersebut, mulai dari Izin Lingkungan, hingga Izin Usaha.

“Tampaknya banyak toko waralaba yang beroperasi tanpa mengantongi izin apa pun. Lantaran melanggar perwal, maka kami sepakat untuk menutup usaha mereka,” katanya.

Menurut Dikrie, pihaknya memberikan kesempatan kepada para pengusaha waralaba untuk mengurus izin hingga batas waktu tersebut. Jika ada toko yang masih belum mengantongi izin, maka eksekusi akan dilakukan.

“Kami akan review kembali toko mana saja yang belum mengantongi izin, pada Kamis (26/3/2020). Ketika di tanggal yang telah ditentukan tetap saja ada yang tidak urus izin, kami eksekusi,” pungkasnya. (Red)