PANDEGLANG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pandeglang, bersepakat mendorong anggota DPRD dari masing-masing fraksi untuk mendukung hak angket.

Hak angket tersebut dilayangkan untuk menyikapi persoalan masyarakat yang saat ini beredar, yaitu video dukungan yang mengarah kepada petahana dalam Pilkada tahun ini.

Ketua DPC PKB Pandeglang, H. Toni Fatoni Mukhson mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat terbatas untuk membahas persoalan hak angket tersebut, oleh karenanya dia memita kepada anggota DPRD Pandeglang fraksi PKB untuk mendukung usulan tersebut.

“Secara resmi kita sudah melaksanakan rapat terbatas perihal usulan hak angket yang dilayangkan PPP didukung oleh Perindo, maka kami dari PKB mengintruksikan kepada enam anggota fraksi untuk menyambut usulan tersebut, artinya ikut berperan aktif untuk mengajak anggota fraksi yang lain melaksanakan hak angket, atau hak interplasi,” ucapnya saat ditemui pada Harlah NU di Alun-alun Pandeglang, Rabu (11/3/2020).

Menurutnya, dengan banyaknya video dukungan dan beredarnya foto kunjungan kerja berisi kampanye, dirinya menilai hal tersebut merupakan pelanggaran, terlebih ada ASN yang terlibat dalam politik praktis tersebut.

“Jangan sampai hal-hal yang salah itu menjadikan pembenaran, terutama ini sudah sangat jelas sekali bahwa kami menganggapnya ini sudah terstruktur sistematis dan massif, ini sudah terlihat sekali. Bahkan ada dalam spanduk resmi kunjungan bupati, itu ada tulisan lanjutkan,” ujarnya.

Toni menyampaikan, pihaknya merasa sangat dirugikan dengan banyaknya alat sosialisasi pihaknya yang dicopot, sementara spanduk kunjungan kerja berisi kampanyeu tidak diberikan penindakan oleh pihak yang berwenang.

“Alat sosialisasi kita itu dibabat habis Satpol PP, sementara bupati sebagai calon incumbent, itu seenaknya saja melakukan kunjungan dengan beberapa staf dinas, OPD, saya kira Bawaslu harus bisa bertindak cerdas, dengan melaporkan ke KASN, fotonya sudah tersebar luas. Kunjungan kerjanya saya tidak persoalkan, tapi isinya itu diselingi dengan model seperti itu. Ini untuk iklim demokrasi kita tidak baik,” ucapnya.

Masih di lokasi yang sama, Ketua DPC PPP Pandeglang, Entol Supriadi menuturkan, dirinya sudah mengintruksikan anggota DPRD Pandeglang dari PPP untuk mendorong hak angket tersebut, dia menyebut saat ini hak angket tersebut harus segera dilaksanakan.

“Kita sudah menyampaikan kepada anggota DPRD fraksi PPP, dan saat ini didukung oleh PKB, kita berharap semua bisa menyatukan kekuatan dan mendorong hak angket tersebut,” tuturnya. (De/Red)