Ribuan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Pandeglang Belum Bayar Pajak
PANDEGLANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten UPTD Kabupaten Pandeglang, mengklaim denda pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) berpotensi akan dihapuskan, hal itu didasarkan karena efek domino dari pandemic covid-19.
Kepala Samsat Kabupaten Pandeglang, Tati Maryati menuturkan, pihaknya berencana akan menghapuskan denda pembayaran PKB, karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas warga yang hendak membayar pajak.
“Untuk masalah penghapusan denda tahun ini, mungkin saja terjadi. Karena setelah kami mengadakan rapat terbatas bersama dengan Gubernur Banten, terdapat kebijakan yang mengarah untuk menghapuskan denda PKB untuk tahun ini,” ucapnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (26/3/2020).
Ia mengatakan, untuk penghapusan denda pembayaran PKB tersebut akan dilakukan setelah disahkan menjadi peraturan gubernur (Pergub), namun untuk saat ini masih belum bisa dilakukan, sebab belum ada regulasi yang mengaturnya.
“Jadi, pimpinan kami berfikir bahwa dengan adanya virus corona ini, masyarakat yang ingin membayar pajak tapi pemerintah membatasi ruang, kemudian tidak membayar pajak, akhirnya dia nunggak, makanya muncul satu kebijakan penghapusan denda, tapi kita masih harus menunggu regulasinya dahulu,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya pandemi corona tersebut seperti saat ini, dinilai membuat terhambatnya pembayaran PKB dari masyarakat, oleh karenanya kebijakan untuk menghapuskan denda PKB merupakan hal yang dinilai penting dilakukan.
“Beberapa waktu lalu, kami melakukan penjemputan bola kepada wajib pajak langsung, dan mereka sebetulnya ingin membayar pajak, oleh karena itu kami ingin masyarakat lebih sadar betapa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Untuk masalah kesadaran dalam membayar pajak, kata Tati, bukan hanya masyarakat bawah saja yang belum tumbuh kesadaran membayar pajak, namun juga pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang masih belum keseluruhan membayar PKB (Plat merah).
“Data yang ada di Samsat, kendaraan dinas yang belum membayarkan pajak itu masih ribuan, namun belum terlihat upaya pemerintah daerah untuk segera melaksanakan penghapusan pajak bagi kendaraan RB, atau membayar pajaknya,” tuturnya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.