Ditengah Pandemi Covid-19 Dishub Cilegon Buat Gaduh Ditempat Umum, PPMC Minta Wali Kota Copot Kepala Dishub
CILEGON – Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) menyoroti kegaduhan terkait adanya dugaan penutupan paksa yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon terhadap pengelolaan parkir swasta di kawasan ruko Cilegon Buissnes Square (CBS) yang jelas memiliki perizinan yang resmi.
Ketua Presidium PPMC, Mulyadi Sanusi mengatakan, persoalan ini ikut turun langsung membela masyarakat Kelurahan Kedaleman yang dalam naungan CV. Linggarjati Garden mengelola lahan parkiran tersebut, saat didatangi rombongan petugas Dishub Cilegon yang coba menutup paksa, pada Sabtu (2/5/2020) lalu.
Mulyadi menilai, Dishub Cilegon telah bersikap arogan dengan melakukan intimidasi terhadap masyarakat kecil dan diduga telah menyalahi prosedur kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kota Cilegon.
“Ini jelas Dishub sudah bertindak semena-mena terhadap wong cilik, kalau emang ada yang perlu dievaluasi kan harus ada surat teguran dulu secara kedinasan. Kenapa ini main tutup paksa, eksekusi itu ranahnya Satpol PP selaku penegak Perda, bukan Dishub,” ujarnya, seperti dilansir dari FaktaBanten.co.id, Senin (4/5/2020) dinihari.
Pria yang akrab disapa Cak Moel ini, menegaskan pihaknya dalam hal ini berposisi membela masyarakat, terlebih secara regulasi CV Linggarjati Garden yang mendapat mandat dari pemilik lahan PT. Sehati memberdayakan masyarakat sekitar melalui pengelolaan parkir swasta yang sudah mengantongi perizinan yang lengkap.
“Masyarakat jelas kita bela, apalagi masyarakat sudah berjuang patuh administrasi pemerintah sampai punya SPK serta menempuh perizianan lainnya. Kalau Dishub bilang ini lahan Fasos Fasum, kapan ada peralihan ke Pemkot nya? Dishub beraninya sama wong cilik, kenapa parkiran di mall, di rumah sakit, di pasar tidak ditutup, apa mereka punya perizinan Amdal Lalin, izin DPMTSP, pajak dan lainnya seperti di CBS ini?,” ungkap Cak Moel.
“Saya tahu siapa pihak ke tiga yang sudah disiapkan Dishub untuk ganti mengelola parkiran di CBS,” tambahnya.
Untuk itu, PPMC mendesak kepada Walikota Cilegon, Edi Ariadi untuk menyoroti dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan di Dishub Kota Cilegon.
“Sudah lagi puasa, di tengah wabah Covid-19, ini petugas Dishub malah bikin kegaduhan di tempat umum, menakuti masyarakat kecil dan mempersoalkan perizinan badan usaha yang sah dari Pemkot Cilegon. Maka dalam hal ini, PPCM mendesak Walikota Cilegon untuk memecat Uteng sebagai Kepala Dishub Cilegon,” tegasnya. (red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.