Pemerintah Pandeglang Akui Harga ‘Si Melon’ Belum Terkendali
PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengakui tidak bisa mengendalikan harga tabung gas elpiji tiga kilogram, meskipun jumlah tabung di Pandeglang sudah melimpah.
Dari beberapa informasi yang dihimpun, masih banyak para pengecer yang menjual tabung gas elpiji dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET), padahal di Kabupaten Pandeglang sudah mendapatkan tambahan suplay tabung yang cukup besar.
Asisten daerah bidang ekonomi pembangunan, Indah Dinarsiani mengatakan, dirinya tidak bisa mengendalikan harga elpiji subsidi 3 kg di masyarakat, namun pihaknya sudah melaporkan beberapa temuan yang tidak sesuai tersebut.
“Kalau harga ini memang belum, karena lebih banyak adalah pengecer, di situ memang kendalinya agak sulit dan kami juga sudah laporkan kepada pertamina untuk melakukan penyisiran, kalau kemarin pengakuan dari pengecer itu harganya murah, tapi begitu kita cek kepada pembeli tidak sesuai,” ucapnya kepada harianbanten.co.id, Kamis (7/5/2020).
Dirinya berharap setelah dilaporkannya ada pihak yang memainkan harga, akan segera ditindaklanjuti oleh PT. Pertamina. meski demikian dirinya memastikan untuk jumlah pasokan tabung elpiji 3kg di Pandeglang masih terpantau aman.
“Semoga ketika dilaporkan kepada pertamina ini ada tindakan yang dilakukan oleh pertamina, intinya sejauh ini berdasarkan pantauan pemerintah itu aman secara jumlah, penambahannya cukup lumayan kita dapat tambahannya,” ujarnya.
Adapun untuk beberapa langkah yang saat ini dilakukan, Pemkab terus melakukan monitoring terhadap beberapa pengecer dan agen agar tidak ada pihak yang menimbun barang dan memainkan harga.
“Kita sudah lakukan monitoring dan itu cukup, mudah-mudahan tidak ada yang melakukan penimbunan, tapi kalau itu terjadi nanti dengan aparat penegak hukum bisa dilakukan koordinasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang LPG Hiswana Migas, Yudi Lukman mengatakan, dirinya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga di masyarakat, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kalau untuk harga kami selaku mitra dari PT. Pertamina, peraturannya hanya sebatas di tingkat agen dan sub agen/pangkalan, mata rantai penjualan dan harga di luar pangkalan sudah bukan kewenangan dari pihak kami lagi. Tanggung jawab kami selaku agen, sebatas harga di tingkat pangkalan saja
yang sudah ditetapkan oleh Pemda terkait di wilayah kab/kota sesuai dengan HET,” katanya.
Untuk masalah pengawasan harga, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti, karena sudah berbeda kewenangan.
“Kalau untuk pengecer/warungan, biasanya wewenang pengawasannya ada Pemda terkait, dalam hal ini mungkin Disperindag masing-masing wilayah kota/kabupaten,” ujarnya. (De/red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.