PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak mengajukan anggaran tambahan dari APBN untuk Pilkada Pandeglang tahun 2020, karena adanya mis komunikasi antar lembaga namun akan menanggung pembiayaan APD untuk penyelenggara.

Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang, Iskandar mengatakan, pihaknya memang tidak memberikan tambahan anggaran untuk penyelenggara Pilkada, namun pihaknya akan menanggung pengajuan APD untuk penyelenggara.

“Pemda Kabupaten Pandeglang memang tidak memberikan tambahan Anggaran untuk penyelenggara Pilkada (KPU, BAWASLU, Pengamanan), namun Kami mengakomodir kebutuhan barang atau hibah barang dalam bentuk APD (alat pelindung diri), sesuai kebutuhannya masing masing,” tutur Iskandar, Jumat (12/6/2020).

Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, terkait dengan persoalan Pemkab Pandeglang tidak mengajukan bantuan APBN merupakan kekeliruan atau mis komunikasi, sehingga pihak Kemendagri menganggap Pandeglang tidak membutuhkan bantuan APBN untuk Pilkada.

“Hal tersebut sebtulnya sudah kami sampaikan baik ke Pemkab ataupun ke KPU RI, informasinya itu ada kekeliruan dalam pengisian format yang disampaikan Pemkab ke Ditjen Bina Keuda, masalah kami bukan kekurangan untuk APD, tapi karena adanya penambahan TPS, kalau APD itu sudah ada dari refokusing, intinya ini ada kekeliruan pemkab Pandeglang dalam mengisi form dirjen bina kauda,” tutur Sujai saat ditemui di ruangannya.

Menurutnya, jika pemkab Pandeglang siap menghandle pengadaan APD itu harus ada surat pertanggungjawaban mutlak, namun saat petugas KPU bertugas perlu dilakukan rapid tes, pihaknya hanya menunggu kesiapan dari Pemkab.

“Hasil rakor dari TAPD, intinya Pemkab siap menghandel sisa untuk penyedia anggaran APD dibantu APBN, intinya sudah tidak mampu dengan alasan fiskal APBD tidak memungkinkan, itupun katanya diharapkan dibantu sepenuhnya APBN,” ujarnya.

Secara kelembagaan, KPU Pandeglang pernah mengundang kepada Pemkab Pandeglang, kaitan dengan adanya beberapa perubahan pemetaan TPS dan masalah maksimal pemilih.

“Semua BPKD diminta untuk mengisi form yang dibuat oleh dirjen bina kauda, ketika tidak disampaikan berarti dianggap tidak butuh anggaran, sebetulnya ada mis komunikasi, kami juga diminta laporan secara tertulis oleh KPU provinsi Banten untuk ditindaklanjuti kepada KPU RI, karena dari KPU RI Pandeglang ini butuh anggaran dari APBN, di sisi lain keterangan Kemendagri Pandeglang ini tidak membutuhkan anggaran,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran, namun apabila tidak ada pihaknya akan berusaha merestrurisasi anggaran yang tersedia.

“Intinya kami bukan tidak butuh anggaran, tapi kalau misalnya tidak ada anggaran ya kami tinggal refocusing anggaran yang ada saja,” ucapnya. (De/Red)