Ketelitian Pengawas Sangat Diuji Pada Pilkada Pandeglang
PANDEGLANG – Salah seorang pengamat politik, Uday Suhada menilai pada Pilkada Kabupaten Pandeglang akan sangat diuji, pasalnya dalam melihat titik kerawanan dan pelanggaran pada Pilkada nanti petahana akan menggunakan mesin birokrasi.
“Berbagai potensi penyimpangan, tentu harus menjadi fokus perhatian Bawaslu/Panwas di berbagai level. Disini posisi mereka diuji. Soal potensi pelanggaran oleh petahana tentu sangat terbuka. Ia bisa memanfaatkan mesin birokrasi dan sejumlah program pemerintah Pusat atau Provinsi untuk diklaim sebagai programnya,” kata Uday, Jumat (7/8/2020).
Menurutnya, dalam hal pengawasan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu, namun juga oleh masyarakat sipil untuk turut serta mengawasi pelanggaran. Keterlibatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran yang akan terjadi.
“Karena itu peran serta masyarakat sipil disini sangat dibutuhkan, untuk mengawal dan mengontrol agar proses demokrasi di Pandeglang, agar tidak dicederai oleh pelanggaran tersebut. Pengawasan atas peluang terjadinya money politik tentu sama pentingnya. Tetapi biasanya itu terjadi menjelang pencoblosan,” ujarnya.
Untuk Pandeglang, kata Uday potensinya akan head to head antara petahana vs penantang, yang akhir bulan ini penantang sudah ada sosok yang diusung PPP & PKB. Meski demikian, menurutnya penantang juga berpotensi memenangkan kontestasi, pasalnya dari survei kepuasan publik terbilang masih rendah.
“Penantang punya peluang untuk memenangkan kontestasi. Sebab beberapa kali survei terhadap kepuasan publik atas kinerja incumben cukup rendah, termasuk electibilitasnya. Tinggal keseriusan penantang dalam merogoh hati pemilih yang tidak puas tadi, yang angka nya di kisaran 55 sampai 60 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi menuturkan, dirinya menekankan kepada teman-teman pengawas tingkat desa maupun kecamatan agar teliti, sebab dalam membuktikan pelanggaran harus memenuhi berbagai syarat.
“Seperti salah satu contohnya, Pemerintah Pusat melarang kepada pemerintah daerah untuk menempel foto pasangan calon pada bantuan covid-19, tapi di SK gugus tugas kepala daerah sebagai ketua, dan kepala daerah juga akan menjadi calon bupati lagi, apakah itu termasuk kampanye, itu bukan karena belum ditetapkan sebagai calon,” katanya.
Selain itu, kata Ade, dalam membuktikan adanya money politics, mulai dari video sampai kepada seri nominal uangnya harus sama. Hal tersebut membuat pengawas harus lebih teliti, agar mempertimbangkan apakah termasuk pelanggaran atau bukan.
“Pernah pada saat Pileg lalu, ada dugaan politik uang, pada saat diinvestigasi oleh gakumdu ternyata tidak memenuhi syarat pelanggaran politik uang, padahal fotonya ada, amplopnya ada, stiker ada, uangnya ada, tapi tidak termasuk pelanggaran, kenapa, karena uang yang ada dalam foto harus sama serinya dengan uang yang saat itu dijadikan money politik, itu juga kan butuh ketelitian,” katanya. (de/red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.