Kunker KKP dan Komisi IV DPR RI, Nelayan Karangantu Minta Pendangkalan Laut di Normalisasi
SERANG – Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kota Serang, Banten mengeluh lantaran terjadinya pendangkalan yang membuat kesulitan keluar masuk perahu miliknya untuk pergi melaut menangkap ikan.
Salah satu nelayan asal Kecamatan Kasemen, Emboy mengatakan, pendangkalan tersebut menurut dia sudah terjadi sekitar 2 bulan, dengan adanya pendangkalan tersebut, sehingga membuat penghasilan para nelayan berkurang.
“Jadi penghasilannya kurang. Kebanyakan kita berangkat siang, paginya surut, jadi ga bisa keluar paling bisa jam 9, 10 ga bisa kan jam segitu sudah kesiangan. Sudah 2 bulanan,” katanya kepada wartawan di Karangantu saat acara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menerima kunjungan kerja (Kunker) dari tim Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (11/8/2020).
“Itu dangkal saja. Jadi dulu pernah ada normalisasi tapi hanya tengahnya saja yang diambil lumpurnya di buang buang, pinggirnya masih banyak lumpur, sampah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi mengungkapkan untuk pendangkalan di pelabuhan tersebut kata dia, akan dilakukan normalisasi pada tahun 2021 dan kewenangannya menurut Budi Rustandi ada di Provinsi Banten.
“Untuk pendangkalan itu kewenangannya provinsi, saya sudah komunikasikan itu dengan PUPR Provinsi, itu pendangkalan di normalisasi rencananya tahun depan. Itu yang pernah saya sidak juga yang dipelabuhan itu. Itu saya sudah mengajukan,” ungkapnya.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meminta kepada Wali Kota Serang untuk koordinasi dengan Gubernur untuk melakukan normalisasi atas terjadinya pendangkalan pelabuhan tersebut.
“Saya sudah menyampaikan ke pak Walikota dan kesanggupan untuk berkoordinasi, tidak akan mungkin pendangkalan ini ditangani oleh hanya satu pimpinan karena keterbatasan anggaran 1,4 triliun melayani rakyat Rp600.000 di kota Serang,” pintanya.
Tinggal bagaimana Gubernur ini, sambung Hasan, dituntut cerdas dan peduli kepada rakyatnya,” Di mana kota dan kabupaten butuh, tapi di Provinsi, Gubernur wajib hadir itulah gunanya ada Gubernur di seluruh provinsi di Republik Indonesia,” katanya.
Ditempat sama, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan bahwa, penanganan untuk mengatasi pendangkalan sebenarnya sudah diprogramkan dan ada diprogram kementerian.
“Tadinya tahun ini akan dinormalisasi, akan tetapi terbentur Covid-19,” kata Syafrudin. (HRS/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.