CILEGON – Relawan Komando Pasukan Khusus Ati-Sokhidin (KOMPAS) melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Ketua KPUD Kota Cilegon, Kamis (3/9/2020).

Dalam pertemuan tersebut tim relawan Kompas memberikan dukungan moril kepada KPUD Cilegon untuk menegakkan aturan dan Standar Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

“KPUD tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, KPUD harus berdiri netral dan tidak memihak. KPUD harus menjadi wasit yg adil,” kata Ketua Relawan Kompas, Isbatullah Alibasja, Kamis (3/9/2020).

Dikatakan Isbat, beberapa tempo yang lalu ada Relawan Paslon lain yang juga beraudiensi dengan KPUD dan mempertanyakan hal yang tidak jelas soal pendaftaran calon kandidat wali Kota dan wakil walikota.

“Relawan paslon lain memutarbalikkan fakta soal klausal Pimpinan Parpol, pimpinan parpol yang dimaksud bukan hanya ketua umum-nya saja, sekretaris, bendahara dan wakil ketua adalah bagian dari pimpinan. Jika ada ketua parpol yg berhalangan hadir, cukup dibuatkan surat keterangan saja,” ucapnya.

“Kami sebagai bagian dari Pimpinan Relawan Kompas juga mengingatkan soal potensi konflik selama proses pilkada, kami tidak mau ada lagi kasus pelemparan bom molotov ke kantor KPUD terulang kembali. Sebagaimana kita ketahui bersama kasus pelemparan bom molotov ke kantor KPUD hingga kini aktor intelektualnya belum ditangkap, kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap dalang dibalik peristiwa yg memalukan tersebut,” jelasnya.

Ketua Satgas Kompas Ari Dj menambahkan, jika ada pihak yg mencoba mengintervensi kenetralan KPUD, jika ada pihak yg melakukan tindakan diluar hukum dan menghalakan segala cara, maka mereka akan berhadapan dengan kami.

“Kami menghendaki proses pilkada di kota Cilegon berjalan aman dan damai, kita ingin kualitas demokrasi tetap terjaga dan berharap yg terpilih adalah Paslon yang terbaik,” ungkap Ari.

Lebih lanjut Ari menuturkan, adanya ranah Undang-Undang KPU, PKPU, dan lainnya, Cukup KPU mengikuti aturan itu, jangan sampai ketika di tekan oleh pihak tertentu kemudian menjadi takut dan tidak netral.

“Kita ingin KPU se-netral mungkin, jangan mau di intervensi oleh pihak manapun termasuk kita juga (Kompas-red), biar jadi wasit yang baik tidak boleh berat ke kiri atau ke kanan. Kalo ada pihak yang menekan atau mengintervensi sampaikan saja ke kita, kita yang bereskan pihak – pihak tertentu itu,” terangnya

Sementara itu, Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi, mengatakan kewajiban pengurus hadir itu untuk memastikan bahwa B KWK yang di tanda tangani oleh Ketua Parpol dan Sekertaris Parpol.

“Jadi terkait dengan Ketua Parpol Daerah dalam pendaftaran Pasangan Calon nanti, jika berhalangan tidak bisa hadir, bisa diwakilkan dengan dengan surat keterangan jelas, atau surat sakit, jika sakit,” jelasnya. (Let/Red)