PANDEGLANG – Sejumlah aktivis menyebut pejabat sementara Bupati Pandeglang lalai membina Aparatur Sipil Negara (ASN), pasalnya banyak ASN yang ditemukan mulai tidak netral dengan masih banyaknya gambar petahana terpampang di fasilitas umum.

Direktur Institut Demokrasi Pandeglang (INDEP), Fikri Anidzar Albar menyebut pejabat sementara tidak komprehensif membina ASN, hal itu terwujud dengan masih banyaknya dugaan pelanggaran ASN.

“Saya menduga Gunawan Rusminto Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Pandeglang Pro Petahana. Hal itu karena, masih banyaknya di temui gambar dalam spanduk Irna Narulta dan Tanto Warsono Arban, di lingkungan kantor Desa maupun kecamatan bahkan sekolah SD sampai Paud di Desa pagelaran, SDN Medalsari 2 dan Ambulance Puskesmas Cimanuk/Carita,” katanya kepada harian Banten.co.id, Rabu (14/10/2020).

Ia menuturkan, persoalan tersebut merupakan efek domino dari kurangnya pemantauan dan pembinaan ASN, pihaknya mendorong kepada petugas yang berwenang untuk menertibkan hal tersebut.

“Hal ini terjadi lantara Polisi Pamong Praja (POL PP) tidak melakukan tindakan penertiban, artinya kami duga Gunawan sebagai Pjs Bupati Pandeglang, Pro Petahana, karena melakukan pembiaran terhadap bawahannya yakni kepala POL PP Kab. Pandeglang, karena bupati iti bertugas sebagai Pembina Aparatir Sipil Negara (ASN),” tuturnya.

Menurutnya, apabila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah bekerja optimal dengan menyurati POL PP Kabupaten/kecamatan, karena sudah melakukan MoU dengaan pihak terkait, dibuktikan dengan surat nomor 204/K.BT-02/PM.00.00/IX/2020, tentang.

“Intruksi penerbitan alat peraga sosialisasi yang ditandatangani Ketua BAWASLU Pandeglang bapak Ade Mulyadi, pada 24 September 2020. Artinya yang menjadi eksekutor penerbitan gambar petahana adalah POL PP dan didampingi Panwascam dan Aparat Penegak Hukum,” ujarnya.

Fikri juga mendorong, agar pjs. Bupati, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa serta RT/RW, membuat surat pernyataan untuk tidak berkampanye, sesuai dengan Pasal 71, 188 dan 189 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016. (De/red)