Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya Omnibus Law
PANDEGLANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus, menyatakan mosi tidak percaya Cipayung Plus Pandeglang terhadap Omnibus Law, pasalnya dinilai terlalu mementingkan kepentinga kapital.
Ketua LMND Pandeglang, Yudistira mengatakan, adanya UU Omnibus Law merupakan kecelakaan sejarah yang merugikan masyarakat, sebab pemerintah pusat dan DPR RI menjadi pengkhianat rakyat.
“Dengan disahkannya UU cipta kerja, hari ini pemerintah menunjukan bahwa mereka sejatinya memang bukan wakil rakyat, mereka hanya menjadi wakil penguasa dan modal,” ucap Yudis kepada harianbanten.co.id usai diskusi publik, Rabu (14/10/2020).
Menurutnya, Pemerintah dan DPR telah menghianati mandat Reformasi untuk tegakan Demokrasi dan konstitusi, praktik kejahatan terhadap Demokrasi dan konstitusi berulang.
“Pengesahan UU cipta kerja bukan hanya bencana bagi demokrasi, tapi juga kemanusiaan dan kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Komando Pandeglang, Entis Sumantri mengatakan, gelombang rakyat terhadap penolakan UU cipta kerja mengabaikan suara rakyat tak ubahnya Revisi UU KPK, UU Minerba, dan UU MK yang inkonstitusional.
“Mereka tidak peka dan peduli pada kritik deras masyarakat yang menolak RUU cipta kerja, karena undang-undang itu sudah cacat formil dan materil sejak awal,” katanya saat diskusi.
Entis menilai UU Omnibus Law yang dijadikan UU sapu jagad, hanya berpihak kepada rakyat besar (bojuasi) saja tidak kepada masyarakat proletar yang sangat tersakiti.
“Pengesahan UU cipta kerja akan memicu mosi ketidakpercayaan rakyat kepada Presiden dan DPR, karena hukum hanya di jadikan alat kekuasaan,” tuturnya. (De/red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.