Usai Dilantik, Ratusan KPPS di Pandeglang Dinilai Berafiliasi Kepada Paslon
PANDEGLANG – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi Pemilu (JRDP) Pandeglang, dari 827 KPPS yang berprofesi perangkat desa, 716 RT dan RW, 381 BPD, dan 254 PNS, dinilai berafiliasi kepada salah satu Paslon.
Sebab, pihak JRDP telah menemukan berbagai indikasi adanya afiliasi tersebut, mulai dari adanya sistem garansi di tingkat RT dan RW sampai Perangkat desa sekaligus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Koordinator umum JRDP Pandeglang, Ade Bukhori Akbar menilai persoalan perekrutan anggota KPPS pada Pilkada di Pandeglang terdapat kejanggalan, salah satunya ada indikasi afiliasi dari WAG (WhatsApp Group) yang mengarah kepada penggiringan dukungan.
“Mendesak Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPPS yang berprofesi sebagai RT, RW, Perangkat Desa, BPD, dan PNS. Bawaslu harus melakukan klarifikasi terhadap calon anggota KPPS yang dimaksud, manakala diketahui jika yang bersangkutan terafiliasi dengan salah satu pasangan calon tertentu,” kata Ade Bukhori dalam Konferensi Pers, Selasa (24/11/2020).
Dia meminta KPU Pandeglang mempertimbangkan, penetapan calon anggota KPPS yang berprofesi sebagai RT RW, Prades, BPD, dan PNS. Pihaknya meminta KPU melakukan pergantian anggota KPPS dimaksud dengan mempedomani Keputusan KPU RI nomor 476 tertanggal 7 Oktober 2020.
“Kami merekomendasikan dan meminta TDP DKPP untuk meninjau temuan JRDP, karena ada potensi pelanggaran kode etik. Serta kedepan harus dimaksimalkan kembali pembinaan terhadap penyelenggara yang berkaitan dengan kode etik KPU dan Bawaslu,” katanya.
Dihubungi terpisah, anggota KPU Pandeglang, Ahmadi menyampaikan pihaknya tidak segan-segan akan melakukan pergantian terhadap KPPS yang tidak netral, sebab hal tersebut akan berimplikasi kepada Marwah penyelenggara Pilkada.
“Terimakasih atas masukannya. Tentu ini adalah informasi berharga bagi kami. Kalau terbukti berafiliasi dgn partai atau pasangan calon, akan kami PAW (ganti). Kalau hambatan pasti ada, tetapi kita harus gerak cepat, agar kendala bisa diminimalisir,” ujarnya.
Sementara, Kepala DPMPD Pandeglang, Doni Hermawan menuturkan, dirinya menilai adanya perangkat desa yang menjadi KPPS tidak masalah selama yang bersangkutan netral, sebab pihaknya tidak melihat aturan larangan Prades menjadi anggota KPPS.
“Mungkin kebutuhan masing-masing KPPS di desa banyak, dan kemungkinan di desa tersebut potensinya tidak banyak. Menurut saya boleh saja, selagi yang bersangkutan netral, dan dari KPU tidak mengatur tentang itu,” katanya. (De/red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.