HARIANBANTEN.CO.ID — Komisi I DPRD Kota Cilegon menegaskan pentingnya pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan (SALIRA) berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Program yang dilaksanakan melalui kelompok masyarakat (POKMAS) ini dinilai harus memberi manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Ahmad Hafid, menyampaikan hal itu usai rapat dengar pendapat bersama POKMAS dan organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang Komisi I.

“Program pembangunan harus mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak. Jadi bukan hanya besar kecilnya anggaran, melainkan seberapa efektif dan tepat sasaran manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Hafid.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Cilegon bersama POKMAS dan OPD terkait pembahasan program Sarana dan Prasarana Lingkungan (SALIRA), di ruang rapat DPRD Cilegon.

Hafid menjelaskan, hasil rapat menyepakati pencairan termin pertama SALIRA yang dijadwalkan mulai direalisasikan pada Oktober 2025. Tahap awal pencairan akan diawasi langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Cilegon untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan.

Menurut Hafid, percepatan pencairan SALIRA merupakan langkah penting agar pembangunan lingkungan segera dirasakan masyarakat. DPRD, kata dia, berkomitmen mengawal proses tersebut agar berjalan lebih cepat, efektif, dan merata.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerah. Kondisi keuangan Cilegon sebelumnya sempat menghadapi defisit sehingga diperlukan rasionalisasi program.

“Kami menekankan agar jangan sampai kegiatan yang tidak urgen justru didahulukan. Anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Komisi I DPRD Cilegon berharap ke depan POKMAS semakin berperan aktif dalam mengawal program SALIRA. Dengan demikian, pembangunan lingkungan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga meletakkan dasar bagi Cilegon sebagai kota yang modern dan berdaya saing. (Adv)