CILEGON – Untuk membela ribuan buruh PT. Krakatau Steel (KS), yang rencananya akan dipecat pertanggal 31 Agustus 2019 mendatang, Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) Rabu, 7 Agustus 2019 di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, menggelar Deklarasi Front daulat pribumi untuk menolak PHK masal dan meminta Silmy Karim Direktur Utama PT. Krakatau Steel dipecat.

Ditemui President PPMC Mulyadi Sanusi mengatakan, dibentuk organisasi taktis ini, untuk membela dan mengadvokasi buruh PT. KS yang rencananya akan dipecat secara masal.

“Kenapa dalam rapat akbar yang akan dilaksanakan besok ada kata – kata pecat Silmy Karim, karena kebijakan pemecatan itu diinisiasi oleh silmi karim,” katanya, Selasa (6/8/2019).

BACA JUGA : Krakatau Steel Pertahankan 200 dari 2.600 Buruh yang Dipekerjakan

BACA JUGA : Wakil Walikota Cilegon Hadiri Peletakan Batu Pertama Gedung PGRI Citangkil

Dipaparkan Cak Mul, dalam rapat akbar ini, mengundang seluruh LSM, OKP dan pendekar untuk membantu penolakan pemecatan buruh PT. KS.

“Yang di PHK ini masyarakat cilegon, 92 persen Rakyat Cilegon. Maka dari itu, kami maju untuk memperjuangkan Buruh. Jika kita kembali kepada sejarah dulu Didirikan PT. KS itu hadiah dari Soekarno untuk masyarakat dalam rangka menaikan rating perekonomian masyarakat Cilegon,” Paparnya.

Hal senada juga disampaikan Isbatullah Ali Basja sebagai Inisiator Deklarasi Front daulat pribumi tolak PHK masal dan pecat Silmy Karim Direktur Utama PT. Krakatau Steel, menolak keras kebijakan yang dilakukan oleh Silmy Karim.

“Kita tahu, PT. KS ini, dalam posisi sekarat, sampai hutangnya banyak kurang lebih 40 triliun. Pertanyaannya kenapa buruh yang dikorbankan,” ungkapnya.

Dijelaskan Isbat, buruh tidak salah, dengan alasan apapun seperti restrukturisasi atau Efisiensi itu yang tidak bisa diterima.

“Ini menyangkut 2.600 buruh, dikali dengan anak istrinya, dan itu kebanyakan kawan – kawan kita, saudara kita yang ada di Cilegon maka perlu diperjuangkan,” jelasnya.

Ditegaskannya, jika tidak ada penyelesaiannya, para buruh akan melakukan aksi besar – besar di depan PT. KS dan di depan istana negara agar president bisa mendengerkan apa keinginan buruh.

“Solusinya sebenarnya bisa, potong saja gaji para Direktur 50 persen serta karyawan organiknya, itu bisa mengcover buruh yang direncanakan akan dipecat, sehingga tidak ada yang dikorbankan,” tegasnya. (as/red)