PANDEGLANG – Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten menyebut pemerintah Kabupaten Pandeglang Hipokrit, karena masih banyak warga yang tidak terkontrol melakukan kerumunan.

Berdasarkan kacamata akademisi, untuk pemerintah kecamatan, desa di Pandeglang, 39 persen masyarakat di Pandeglang menilai pemerintah lambat dalam menangani corona, Provinsi Banten 45 persen. Beda dari Penilaian di wilayah Jateng menjadi yang tertinggi dibandingkan penilaian warga di daerah lain.

Salah seorang akademisi Unma, Eko Supriyatno mengatakan, pemerintah hanya bisa menyarankan kepada masyarakat untuk social distancing, namun fakta di lapangan masih banyak warga yang melakukan kerumunan.

“Pemda kita ini hipokrit, pemimpinnya jago bicara social distancing (pembatasan sosial) tapi praktek nol besar. Sosialisasi hanya bungkusnya, isinya ambyar, saling lepas tangan. Bukan rakyat yang berdaulat tapi cari proyek dalam bencana,” ucapnya kepada harianbanten.co.id, Minggu (19/4/2020).

Menurutnya, untuk penanganan Covid-19 tersebut Pemkab memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah, namun tidak memperhatikan sisi kesehatan yang ada di masyarakat.

“Jauhi kerumunan, tinggallah di rumah, itulah pidato semua pejabat. Tinggal di rumah beresiko menularkan atau tertular dari dan ke keluarga anda sendiri. Jika tanpa sadar ada yang tertular. Artinya, percuma tinggal di rumah kalau tidak ada pemeriksaan atau test masal oleh Pemda,” ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pembatasan sosial, agar bisa dicontoh oleh masyarakat. Jangan sampai pemerintah sendiri yang melanggar aturannya, melarang berkerumun namun tidak ditegaskan.

“Penyebaran Virus Corona dapat dicegah dengan disiplin diri, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” ucapnya.

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, asisten daerah bidang pemerintahan, Ramadani belum memberikan tanggapan terkait pernyataan akademisi tersebut. Karena masih di luar jangkauan. (De/Red)