PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengaku belum mengetahui adanya oknum Pjs. Kades yang ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang, karena belum ada laporan dan pemberitahuan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Muhamad Olis Solihin mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait proses pemeriksaan Pjs. Kades Senangsari Kecamatan Pagelaran, karena pihaknya akan turun mengatasi persoalan tersebut apabila terdapat laporan pengaduan.

“Belum ada pengaduan ke kita, selama itu ada pengaduan baru kita bisa tindaklanjuti, inspektorat itu secara rutin kita melakukan pemeriksaan ulang kalau ada temuan di dalam LHP-nya kan harus ditindak lanjuti harus dikembalikan, tapi kalau ada pengaduan dari masyarakat atau dari siapapun baru kita akan turun,” katanya, Rabu (3/6/2020).

Menurut Olis, aparat penegak hukum biasanya meminta untuk melakukan audit investigasi, namun saat ini pihaknya merasa belum pernah menerima permohonan untuk melakukan audit investigasi dari APH.

“Biasanya kejaksaan itu minta ke kita untuk audit investigasi, belum ada surat ke kami, sekarang ini baik itu dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan mereka itu harus meminta dulu ke kita untuk audit investigasi, yang sudah-sudah mah begitu, tapi ini rasanya belum,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin menuturkan, piahknya akan memberikan teguran berupa pemotongan gaji dan menghapuskan tunjangan jabatan, hal itu akan diberikan kepada pejabat yang melakukan pelanggaran hukum.

“Pertama memang sesuai dengan aturan PNS, kalau memang tersandung kasus demikian ada aturannya, sejak ditetapkan mungkin gajinya berkurang, tunjangan jabatan tidak dikasih, selama proses penyelidikan itu aturan hukumnya, gaji hanya mendapatkan 50 persen,” terangnya.

Pery mengatakan, saat ini Pjs Kades tersebut belum diberhentikan, dirinya memastikan untuk pihak yang berwenang memberikan pengawasan yaitu OPD teknis sampai kepada jajaran bawah, namun dirinya menegaskan apabila bawahannya yang terlibat bermain akan ikut diberikan sanksi.

“Belum, belum ada keputusan yang inkrah. Jadi gini, kan pengawasan itu sudah ada dinas teknisnya terkait, yaitu DPMPD, di tingkat kecamatan ada Camat, mereka itu tingkat pengawasan kalau ada kesalahan karena dibuat oleh sendiri, ada rekayasa, ada niat, untuk itu mereka bisa kena, jangan sampai ada yang bermain,”katanya. (De/red)