MCP Pemkot Serang Terendah se Provinsi Banten
SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mendapatkan nilai terendah se Provinsi Banten terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut terungkap saat, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang koordinasi program pemberantasan korupsi terintegritas diwilayah Pemkot Serang yang diadakan di Aula Setda Kota Serang, Kamis (4/3/2021).
Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan, koordinasi yang berkaitan dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP) ini sebenarnya ada peningkatan dari tahun 2019 dengan nilai 63 persen, sedangkan untuk tahun 2020 dengan nilai 69,55 persen.
Namun, lanjut Wali Kota Serang, ada dua poin yang mengalami penurunan persentasinya yakni pelayanan terpadu satu pintu dari penilaian 78 persen menjadi 61 persen, kemudian optimalisasi pajak dari 85 persen menjadi 51 persen itu pun seluruh Indonesia. “Jadi dua poin saja yang menjadi penurunan, ini menjadi rata-rata 69, 55 persen. Sekalipun naik 6,55 persen akan tetapi urutan terendah se Kabupaten/Kota se Provinsi Banten,” katanya kepada awak media.
Akan tetapi, lanjut dia, ada peningkatan seperti perencanaan anggaran APBD dari 70 persen ke 76 persen. Kemudian, pengadaan barang dan jasa dari 42 persen menjadi 63 persen, menejemen ASN dari 53 persen menjadi 84 persen. Kapabilitas APIP dari 48 persen menjadi 78 persen, menejemen aset dari 64 persen menjadi 71 persen.
“Apa yang menjadi kekurangan ini segera akan dilengkapi. Contohnya seperti laporan kekayaan dari masing-masing para pejabat pada tahun kemarin hanya satu orang, 99 persen. Sekarang akan dilengkapi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi Wilayah II Satgas Pencegahan KPK, Yudiawan Yudisono mengatakan, terkait adanya penurunan, KPK mendorong karena pihaknya memiliki indikator yang ada 8 MCP, 70 lebih indikator, sub indikator 38 dan sub indikatornya 73 akan didorong. Agar naik dengan menggunakan sistem. “Sekarang ini sudah tidak model lagi secara konpensional tapi harus dengan sistem, itu sistem kontrol,” katanya. (HRS/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.