Pemkot Cilegon Minta Pengusaha Pengguna Air Tanah Urus Izin dan Bayar Pajak
HARIANBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengingatkan para pelaku usaha yang menggunakan air tanah untuk segera mengurus perizinan dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tanah di Kota Cilegon.
Plt Kepala Bidang Perpajakan dan Pendapatan Daerah BPKPAD Kota Cilegon, Hadi Permana, mengatakan pengusaha yang menggunakan air tanah tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak diminta segera melengkapi perizinannya.
Menurutnya, ada dua tahapan yang harus dilakukan pengusaha, yakni mengurus izin pemanfaatan air tanah dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah izin diterbitkan.
“Imbauannya tentu saja pengusaha yang memakai air tanah yang belum jadi wajib pajak, pertama mengurus perizinannya. Kedua, setelah izin keluar mendaftarkan menjadi wajib pajak. Nanti untuk pembayaran kita lihat dari pemakaian, semakin banyak pemakaian semakin besar kewajiban pajaknya,” ujar Hadi.
Hadi mengungkapkan, potensi penerimaan pajak air tanah di Cilegon masih perlu dimaksimalkan. Salah satu tantangannya adalah semakin banyak perusahaan yang beralih menggunakan air permukaan.
Peralihan tersebut berdampak terhadap penerimaan pajak daerah. Pasalnya, pajak pemanfaatan air permukaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan Pemkot Cilegon.
“Perusahaan banyak yang beralih ke air permukaan. Air permukaan ini objek pajak provinsi. Jadi secara logika sudah terukur, wajib pajak air tanah beralih ke air permukaan pasti pendapatan Cilegon pun akan berkurang. Itu salah satu penyebabnya,” jelasnya.
Meski demikian, Hadi menyebut masih terdapat puluhan wajib pajak air tanah di Kota Cilegon. Namun, penerimaan pajaknya dinilai belum maksimal karena harga air baku yang menjadi dasar penghitungan pajak belum mengalami penyesuaian.
“Harga air baku di Kota Cilegon belum pernah ada perubahan atau penyesuaian karena memang kita patokannya kepada Pergub,” katanya.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berencana menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) baru mengenai harga air baku pada November 2026.
Setelah aturan tersebut diterbitkan, Pemkot Cilegon akan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait penyesuaian harga air baku.
“Nanti kita mengikuti itu (Pergub), kemudian kita terbitkan SK Wali Kota terkait penyesuaian harga air baku. Kita akan sosialisasikan kepada seluruh wajib pajak air tanah karena nantinya tahun depan kita harap sudah ada penyesuaian,” ungkapnya.
BPKPAD Cilegon sendiri menargetkan penerimaan pajak air tanah sebesar Rp 949 juta pada 2026. Hingga saat ini, realisasinya baru mencapai Rp 671 juta atau sekitar 70,7 persen dari target.
“Targetnya Rp 949 juta tahun ini. Realisasinya Rp 671 juta atau persentasenya 70,7 persen, masih di bawah target. Kita berharap dengan sisa waktu dua bulan ini bisa memaksimalkan, mudah-mudahan targetnya tercapai,” tuturnya.
Untuk mengejar target tersebut, BPKPAD Cilegon juga berencana menggelar sosialisasi kepada para pelaku usaha setelah SK Wali Kota mengenai penyesuaian harga air baku diterbitkan.
Sasaran sosialisasi meliputi pengusaha cucian kendaraan, perusahaan, hingga pengusaha air minum isi ulang yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional.
Selain meningkatkan kepatuhan pajak, Pemkot Cilegon juga akan memperluas pendataan terhadap seluruh pelaku usaha pengguna air tanah. Pada tahap awal, pendataan diprioritaskan kepada pengusaha yang telah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
Hadi berharap seluruh pengusaha yang memanfaatkan air tanah dapat terdata dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Ke depan pengennya saya semua yang memakai air tanah untuk usaha semuanya bisa kita jaring, bisa kita tetapkan jadi wajib pajak. Karena ini kan mengambil sumber daya dari bumi kita. Sumber daya ini mahal, dampaknya pun luar biasa. Nanti di masa depan air tanah semakin sedikit, intrusi air laut bisa semakin dalam di wilayah Cilegon,” tandasnya. (Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.