SERANG – Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang akibat dampak dari kelebihan kapasitas (overload) dari sekolah negeri di Kota Serang dalam menerima siswa baru.

Padahal sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam Bab IV disebutkan untuk SMP maksimal 32 per rombongan belajar (rombel). jadi kalau ada yang melebihi sanksi hukumnya sudah jelas di permendikbud tersebut sampai dengan pidana juga.

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang Deni Gumelar Nasihin mengatakan, jika sekolah negeri overload ada sebanyak 30 sekolah swasta yang ada di Kota Serang terancam gulung tikar (bangkrut).

“Mohon mengawal juga proses PPDB di kota Serang di jalaur online, jalur offline tidak boleh ada. Jadi di negeri itu hanya jalur online. Setelah tanggal 24 Juni semuanya tidak ada lagi pendaftaran, jadi hanya pemberkasan saja,” kata Deni kepada awak media, Senin (21/6/2021).

Saat ini, menurut pantauan pihaknya, ada sebanyak 23 sekolah negeri yang sudah overload. Maka, lanjut dia, ini harus segera di hentikan supaya sekolah swasta di kota Serang sebagai etalase pendidikan juga terus hidup dan ikut mencerdaskan masyarakat Kota Serang.

“Sudah bertahun-tahun dan baru ini kita bersuara karena kalau kami tidak bersuara mungkin 30 sekolah swasta gulung tikar. Tahun kemarin saja ada 5 sekolah swasta yang gulung tikar, jadi kalau ini tidak dihentikan 30 sekolah itu yakin gulung tikar,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan akibat overload ini, dikarenakan banyak sekali broker yang menitip. “Sebetulnya sekolah itu sudah penuh, tapi ada broker yang terus-teruskan memaksa memasukan siswa itu padahal sudah penuh,” tegasnya.

Pihaknya berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang harus betul-betul ditegakkan dan komitmen dengan membuat surat pernyataan. “Kalau ini tidak ditegakkan kita akan sampaikan ke pusat, kementerian dan juga Ombudsman juga tembuskan sampai sekolah di Kota Serang ini berkeadilan untuk swasta,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto mendukung terhadap proses pelaksanaan PPDB kota Serang yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang batas maksimal peserta didik per rombel sebanyak 32 siswa. “Dan jika mana terjadi pelanggaran atas Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang batas maksimal rombel di sekolah harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku kepada sekolah yang bersangkutan,” katanya. (HRS/Red)