SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Namun, teknisnya masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Serang Syafrudin seusai rapat koordinasi melalui virtual zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Investasi tentang implementasi PPKM darurat di Jawa dan Bali di kantor Diskominfo Kota Serang, Kamis (1/7/2021).

Selain itu, ada juga intruksi tentang penutupan mall, fasilitas umum, tempat ibadah dan lain sebagainya. “Tapi ini teknisnya menunggu surat intruksi dari Mendagri yang akan bersinergi dengan forkopimda dan pengawasan melekat untuk OTG ringan, pengawasan di rumah sakit, percepatan vaksin, pengawasan 3T sampai ketingkat RT,” ujar Syafrudin kepada awak media.

“Jadi kita bukan harus menunggu bola, akan tetapi kami harus kejar bola,” tambahnya.

Kemudian, pihaknya juga akan melakukan penjagaan dan penyekatan wilayah dimasing-masing RT. “Ini harus kita laksanakan apabila pelaku usaha, masyarakat kemudian yang lainnya tidak mengindahkan intruksi ini maka akan diberikan teguran tertulis selama dua kali, ini untuk kepala daerah, kalau tidak melaksanakan ini akan diberhentikan sementara. Kami juga akan membuat seperti itu, apabila pelaku usaha dan masyarakat yang tidak mengindahkan akan kami tegur,” katanya.

Sedangkan untuk persiapannya, masih dikatakan dia, masih menunggu intruksi Mendagri. Yang jelas, PPKM darurat ini akan dilaksanakan dari tanggal 3-20 Juli 2021. “Kami masih menunggu intruksi dari Mendagri. Mungkin suratnya besok atau lusa,” ungkapnya.

Diketahui bahwa, pemerintah pusat akhirnya memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini berlaku  3 Juli hingga 20 Juli 2021. Keputusan itu sudah diteken Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini diambil karena kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat. (HRS/Red)