HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir saat rapat paripurna terkait Tanggapan/Jawaban Wali Kota Cilegon Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2023, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, Selasa (11/10/2022).

Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Demokrat Rahmatullah saat melayangkan Intrupsi mempertanyakan kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, bahwa rapat paripurna hanya dihadiri oleh beberapa kepala OPD. Justru malah sebaliknya kebanyakan kepala OPD yang tidak hadir.

Padahal, Rahmat menilai, rapat tersebut sangat penting karena berbicara untuk anggaran 2023 mendatang.

“Hanya ada beberapa kepala OPD yang hadir, mohon ini juga perlu komitmen dari pak Wali Kota sebagai pimpinan sekaligus kepala daerah terhadap para eselon II (Kepala OPD) yang tidak hadir,” katanya keras.

Bagaimana Kepala OPD, kata Rahmat, bisa menjalankan program kerja Wali Kota, jika rapat dan apa yang disampaikan tidak paham.

“Bagaimana mereka bisa menjalankan program yang tadi disampaikan pak wali kalau mereka tidak hadir pak wali,” katanya.

Bahkan Rahmatullah menyebutkan, kepala OPD yang tidak hadir itu berangkat ke Banjarmasin untuk menghadiri MTQ. Ia menilai, hal tersebut bisa dilakukan satu atau dua kepala OPD, tidak musti berbondong-bondong.

“Kalau menghadiri MTQ di Banjarmasin saya kira cukup satu dua orang, karena rapat ini cukup penting,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian juga mengeluhkan, ketidakhadiran kepala OPD. Pasalnya, saat ia berbicara menyampaikan pandangan umum, itu tidak didengarkan oleh kepala OPD karena ketidakhadirannya.

“Jangan sampai Wali Kota membaca begitu banyak, tapi tidak dihadiri oleh Kepala OPD nya. Itu komitmen kami bahwa akan koordinasi dengan Kepala OPD,” katanya usai Paripurna.

Dikatakan dia, hal itu merupakan masukan yang sangat bagus untuk dirinya dan jajaran. Ia juga sudah meminta kepada Sekwan (Sekretaris Dewan) untuk memberikan jadwal jauh-jauh hari.

“Bagus itu, itu namanya berbicara masalah ke Cilegon. Saya sudah minta Sekwan untuk membuat Jadwal itu. Jangan seolah-olah dadakan, jadi mereka (Kepala OPD) itu seolah-olah ada acara,” katanya.

“Kalau satu bulan sebelumnya, mereka nanti akan menjadwalkan untuk mendahulukan ke sini (Paripurna) nanti kit kan rapatkan,” tambahnya.

Disinggung soal sangsi, Helldy menjawab saat ini belum bisa memberikan sangsi karena pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu melalui Sekda Maman Mauludin. Kata dia, sangsi itu nanti akan diberikan setelah melakukan rapat dengan kepala OPD.

“Sangsi, untuk saat ini belum, nanti setelah kita bicara baru ada sangsi buat mereka (Kepala OPD),” pungkasnya. (HB/Red)