HARIANBANTEN.CO.ID, CILEGON – Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM diberikan pelatihan untuk pembuatan PT perseorangan, kegiatan tersebut diadakan di Swiss Belexpress Rabu, (9/11/2022).

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi UMK pada Dinkop UKM Kota Cilegon Teti Hartati mengatakan, jika kegiatan tersebut masih merupakan rangkaian kegiatan inkubasi dan kebetulan pihak Dinkop melakukan pendampingan pendaftaran PT perseorangan bagi UMKM.

“Jadi tujuannya dalam rangka memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk penyertaan modal sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” katanya.

Perseroan perseorangan lanjut Teti adalah jenis badan hukum baru yang diatur dalam UUD No 11 tahun 2020 yaitu tentang cipta kerja karena perseroan perseorangan diharapkan dapat menjadi kebangkitan UMKM di Indonesia menuju UMKM yang berdaya saing berkelas dunia.

“Tujuan kegiatan ini supaya UMKM bisa mengikuti tender atau lelang atau pengadaan baik di pemerintahan atau di luar pemerintahan,” ucapnya.

Menurut Teti biasanya pendaftaran PT menggunakan jasa notaris namun dengan adanya UUD cipta kerja, biaya untuk membuat PT perseroan perorangan itu dinilai cukup minim karena hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp50 ribu.

“Itu bagi UMKM dan maksimal modal awalnya kurang dari 5 milyar, bisa dibuatkan PT perseorangan,” paparnya.

Teti menjelaskan UMKM yang sudah terdaftar menjadi PT dapat mendapatkan perlindungan hukum, hal itu dibuktikan dengan UMKM yang memiliki usaha, selain itu jika sudah menjadi PT akan dapat mengikuti tender atau lelang atau pengadaan.

“Peserta yang ikut UMKM se Kota Cilegon ini adalah program inkubasi yang diikuti oleh 100 orang,” ucapnya.

Disinggung terkait tata cara pendaftaran PT perseorangan bagi UMKM, pihaknya menyatakan jika saat berlangsungnya acara akan dilakukan praktek pendampingan pendaftaran PT perseorangan.

“Inkubasi itu bukan hanya pelatihan 1 kali, tetapi kalau program inkubasi adalah rangkaian dari hulu ke hilir jadi difasilitasi dari seluruh aspek baik aspek legalitasnya, perijinannya dan standarisasinya,” pungkasnya. (HB/Red)