Hadirkan Inovasi, Bidang Aset BPKPAD Cilegon Perkenalkan SI AMAN
HARIANBANTEN.CO.ID – Sejumlah kendaraan dinas dan operasional milik Pemerintah Kota Cilegon dipasangi GPS (Global Positioning System). Hal itu sampaikan Kasubid Perencanaan dan Pengamanan Aset BPKPAD Kota Cilegon Reza Christian, Rabu (8/3/2023).
Reza menjelaskan, pemasangan GPS tahap awal ini dilakukan sebagai bentuk inovasi terkait sistem pengamanan kendaraan dinas roda empat.
“Tahap awal ini kita aplikasikan ke 8 Kecamatan, 43 Kelurahan, dan beberapa mobil operasional OPD termasuk BPKPAD,” kata Reza.
Dengan adanya inovasi tersebut, pihaknya mengklaim dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan penggunaan kendaraan dinas tidak disalahgunakan.
“Dengan pemasangan GPS ini, kita bisa memantau riwayat penggunaan dan pemeliharaan kendaraan, juga untuk mengantisipasi kendaaan hilang atau berpindah tangan, bisa kita pantau dan kita non aktifkan dari jauh dengan menggunakan remote,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Aset BPKPAD Kota Cilegon Hendra Pradipta membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, Sistem Pengamanan Kendaraan atau “SI AMAN” merupakan bentuk pengamanan aset khususnya untuk kendaraan dinas.
“Inovasi SI AMAN sistem pengamanan kendaraan kita, dapat mengetahui data kendaraan, data pemegang kendaraan, data service atau pemeliharaan kendaraan dan posisi kendaraan berada (gps). Secara bertahap kita sedang memasang di 100 kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon,” ungkapnya.
Hendra menambahkan, adapun 100 unit kendaraan yang pertama akan dipasang ditahap awal diantaranya BPKPAD, DKCS, BKPP, Diskominfo, DPUTR, Bappeda Litbang, DPKP, Disperindag, Dishub, Dinsos, Setwan, Setda, Kecamatan dan Kelurahan.
“Untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang sering menanyakan ada kendaraan dinas digunakan bukan untuk kepentingan dinas, mudah-mudahan ini bisa sebagai antisipasinya. Contoh kendaraan dinas terpantau sedang ada diluar kota yang jauh, kita cek data kendaraan dan pemegang kendaraanya itu bisa langsung kita hubungi pemegang kendaraannya untuk di klarifikasi. Apabila pemegang kendaraan ada tugas dan surat perintah untuk kegiatan dinas, maka tidak apa-apa, tapi sebaliknya saat di klarifikasi dari pemegangnya betul digunakan ke luar kota tetapi bukan untuk dinas, maka si pemegang kendaraan akan mendapatkan teguran dari pejabat yang berwenang,” bebernya. (HB/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.