HARIANBANTEN.CO.ID – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan bahwa rasionalisasi atau efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tidak akan mengganggu pelayanan dasar dan pelayanan publik.

Menurutnya, pemangkasan anggaran hanya dilakukan pada belanja program pendukung, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, dan seminar.

“Rasionalisasi sekitar Rp1,2 triliun terkait dengan opsen pajak tarif PKB dan BBNKB dilakukan demi menjaga kesehatan fiskal Pemprov Banten,” ujar Nana dalam keterangan pers di KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (21/2/2025).

Ia menegaskan bahwa program prioritas tetap dijaga, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pengentasan stunting.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa kehilangan potensi pendapatan Rp1,2 triliun terjadi akibat dikembalikannya tarif PKB dan BBNKB ke angka tahun 2024. Selain itu, penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menyebabkan tambahan rasionalisasi hingga total mencapai Rp1,7 triliun.

“Kami sedang mengkaji potensi pendapatan dan Silpa agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Rina.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani, menambahkan bahwa Pemprov akan menyusun ulang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 guna menyesuaikan anggaran dan memastikan kinerja OPD tetap optimal.

Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten telah berkonsultasi dengan DPRD untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan regulasi terkait lainnya. (Red)