HARIANBANTEN.CO.ID – Proses pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memasuki tahap akhir. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan persetujuan teknis (Pertek) terhadap seluruh kandidat yang diusulkan melalui mekanisme manajemen talenta.

Dengan terbitnya Pertek tersebut, kewenangan penentuan pejabat definitif kini berada di tangan Wali Kota Cilegon Robinsar. Tiga kandidat untuk masing-masing jabatan telah mendapatkan rekomendasi dari BKN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon sekaligus Ketua Komite Manajemen Talenta, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, membenarkan bahwa seluruh kandidat yang masuk tiga besar telah memperoleh rekomendasi BKN.

“Untuk mempromosikan tiga besar ini, alhamdulillah semuanya diberikan rekomendasi oleh BKN. Tinggal Pak Wali memilih dari yang tiga besar itu siapa yang akan dijadikan definitifnya,” kata Aziz saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).

Aziz menjelaskan, setelah Pertek diterbitkan, pihaknya akan melaporkan hasil seleksi kepada Wali Kota Robinsar. Selanjutnya, Wali Kota berwenang menentukan satu nama dari tiga kandidat pada masing-masing jabatan.

Menurut dia, Robinsar juga memiliki opsi untuk memanggil dan melakukan wawancara lanjutan terhadap para kandidat sebelum mengambil keputusan.

“Itu hak prerogatif Pak Wali. Tinggal apakah nanti setelah kami laporkan, Pak Wali langsung menyampaikan si A, si B, si C yang akan dilantik, ya sudah tinggal kita siapkan untuk acara pelantikannya,” ujarnya.

Penilaian Kandidat Berdasarkan Dua Komponen

Aziz mengungkapkan, penentuan tiga besar kandidat dilakukan berdasarkan dua komponen penilaian. Komponen pertama berasal dari penilaian manajemen talenta dengan bobot 70 persen.

Penilaian tersebut mencakup aspek kompetensi, kinerja, serta sejumlah indikator lainnya. Sementara itu, 30 persen sisanya berasal dari hasil wawancara.

Kedua komponen penilaian tersebut kemudian digabungkan dengan hasil penilaian komite yang terdiri dari lima orang.

“Talenta kan dari sisi kompetensi, dari kinerja, dan lain sebagainya. Itu bobotnya 70 persen. Nah, sedangkan untuk wawancara itu, nanti digabung bobotnya, nilainya digabung bobotnya 30 persen,” jelasnya.

Meski demikian, Aziz menegaskan bahwa kandidat yang masuk tiga besar memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai pejabat definitif. Penentuan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota.

Dengan demikian, kandidat yang memperoleh nilai tertinggi tidak secara otomatis ditetapkan sebagai pejabat definitif.

“Yang penting masuk tiga besar. Terlepas apakah yang dipilih yang terbaik, nomor urut 1, 2, 3 terserah Wali Kota,” ungkapnya.

Tujuh Jabatan yang Akan Diisi

Sebelumnya, proses pengisian tujuh jabatan eselon II tersebut juga didahului dengan pengusulan rotasi sejumlah pejabat untuk mengisi posisi struktural di bawahnya.

Pertek untuk rotasi pejabat tersebut telah lebih dahulu diterbitkan sebelum usulan pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama disampaikan kepada BKN.

Setelah Wali Kota menentukan pejabat definitif, Pemkot Cilegon akan menyiapkan tahapan pelantikan sekaligus penataan posisi jabatan lainnya.

Adapun tujuh jabatan yang saat ini menunggu penetapan pejabat definitif meliputi:

– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

– Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

– Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

– Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

– Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum.

– Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

– Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Terbitnya Pertek BKN menjadi tahapan penting dalam proses pengisian tujuh jabatan tersebut. Kini, tinggal menunggu keputusan Robinsar dalam menentukan pejabat yang akan mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot Cilegon. (Red)