CILEGON – Terkait adanya pengendalian distribusi narkoba di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, Brigjen Pol Tantan Sulistyana berharap agar keberadaan lapas tidak menjadi tempat yang nyaman bagi para pengguna maupun pengedar narkoba.

Untuk itu, pihaknya meminta agar tidak ada alat komunikasi yang bisa masuk sembarangan dan berharap lapas memiliki wilayah terbatas.

“Di Lapas itu harus ada wilayah area terbatas. Dimana kita harapkan, tidak ada alat komunikasi yang bisa masuk, termasuk petugas,” ungkapnya, Kamis (21/3/2019).

Seharusnya, lanjut Tantan, untuk melakukan komunikasi di area Lapas tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi massal seperti handphone, dan pihak Lapas harus mempunyai alat komunikasi yang lain semisal HT (baca: handy talkie) maupun Walkie Talkie.

“Komunikasi antara dalam dengan luar petugas harusnya menggunakan HT, tapi tidak di dalam area tersebut. Kita harapkan tidak ada jaringan komunikasi, sehingga bisa dipastikan tidak ada komunikasi antara warga binaan keluar,” tandasnya.

“Memang harusnya diseragamkan atau tidak ada perlakuan berbeda antara warga binaan yang terjerat kasus narkoba dengan kasus yang lainnya. Jadi semua tidak boleh melakukan komunikasi keluar, karena ada waktu tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan komunikasi secara langsung, pada saat kunjungan,” jelasnya.

Ditempat yang sama Kepala BNN Kota Cilegon, AKBP Asep M Jaelani menyampaikan, sejauh ini pihaknya sudah menjalin komunikasi (baca: kerjasama) yang baik dengan petugas di Lapas Kelas III Cilegon.

“Kerjasama kami dengan Lapas sudah berjalan baik. Kemarin juga salah satu tersangka yang terungkap, merupakan hasil dari pengembangan yang ada di Lapas. Dalam hal ini, pihak Lapas Kelas III Cilegon sendiri sangat terbuka dan tidak menutup diri untuk diperiksa dan diajukan lagi ke proses hukum selanjutnya,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini, jumlah narapidana yang tersangkut kasus narkoba di Lapas Kelas III Cilegon ada sebesar 60 persen.

“Untuk jumlah pastinya kami juga tidak bisa memastikan, hanya menurut laporan dari Kalapas, ada sekitar 60 persen atau sekitar 600 warga binaan,” pungkasnya. (Sep/Red)