Anggaran Setengah Miliar, Mujirohman: Berangkat Ke Lombok Untuk Bahas Omnibus Law
SERANG – Adanya penilaian penghamburan anggaran dari masyarakat dan aktivis terkait keikutsertaan 45 anggota DPRD Kota Serang yang mengikuti Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (ADEKSI), dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 697 juta dari APBD.
Anggota DPRD Kota Serang dari fraksi partai Golkar Mujirohman memberikan pemahaman untuk masyarakat bahwa kegiatan tersebut untuk membahas RUU Omnibus Law.
“Sebetulnya mengenai ADEKSI ini bukan Hal yang baru, kami berangkat juga karena berdasarkan undangan untuk kegiatan pembahasan RUU Omnibus Law sebagai momentum strategi percepatan penataan hukum dan pemerintah,” ungkap Mujirohman yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Serang melalui pernyataanya di Media Sosial (Medsos) Facebook, Rabu (11/3/2020).
Mujirohman juga mengakui, Adeksi RUU Omnibus Law itupun, dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, Kiyai Ma’ruf Amin. Bahkan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD se-Indonesia.
“Tentunya kami ke Lombok berkaitan fungsi dari legislatif sebagai pembentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal ini menghasilkan kesepakatan tentan RUU Omnibus Law sebagai terobosan program Pemerintah Pusat. Penyeragaman maupun sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi di daerah, yang materi akan disampekn oleh pakar ahli hukum,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemberangkatan 45 Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (ADEKSI) yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menghabiskan anggaran senilai Rp 697 juta menuai kecaman dari aktivis mahasiswa.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang Arman Maulana menilai bahwa, keberangkatan anggota dan pimpinan DPRD Kota Serang yang didanai oleh APBD Kota Serang senilai Rp 697 juta itu merupakan tindakan penghamburan anggaran.
Padahal, jika melihat kondisi Kota Serang saat ini cukup memperihatinkan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya persoalan dasar masyarakat yang belum terentaskan oleh Pemkot Serang, mulai dari kesejahteraan masyarakat, kasus stunting yang masih tinggi, hingga masih adanya penderita gizi buruk.
“Ini jelas penghamburan anggaran, sementara banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Serang mulai dari kemiskinan, angka penderita stunting masih tinggi, kesejahteraan dan lainnya yang masih menjadi ancaman bagi warga Kota Serang,” kata Arman. (HRS/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.