PANDEGLANG – Bawaslu Kabupaten Pandeglang memastikan sampai saat ini belum terima laporan pelanggaran, meski demikian pihaknya tengah memproses laporan yang terdahulu mengenai netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, mengenai masuknya daftar pelanggaran netralitas ASN Pandeglang, dirinya memastikan hal itu merupakan pelanggaran yang terdahulu bukan yang terbaru.

“Kalau untuk laporan dan temuan pelanggaran itu belum ada selama masa kampanye, mudah-mudahan sampai selesai tidak ada pelanggaran, adapun daftar pelanggaran ASN yang ada di Kemendagri itu masih kasus yang dulu,” ucapnya kepada Harian Banten, Senin (2/11/2020).

Ia memastikan, untuk laporan atau temuan pelanggaran yang substansial tidak ada lagi, namun demikian dirinya masih memproses pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di dua kecamatan.

“Kalau netralitas ASN itu yang ada di Kadu Hejo dan Cigeulis saja, kalau sekarang tidak ada lagi, baik pelanggaran netralitas maupun pelanggaran yang lain belum ada,” jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa laporan yang masuk seperti netralitas ASN di Kantor Kementrian Agama, pihaknya memastikan pihak yang terlapor bukan ASN, namun hanya warga sipil biasa.

“Kalau beberapa waktu lalu memang ada laporan soal netralitas ASN Kamenag, tapi pada saat kami telusuri ternyata itu bukan ASN, jadi kami tidak masukan ke dalam laporan atau pelanggaran, tidak diproses karena itu hanya dugaan saja dan tidak terbukti,” ucapnya.

Hal hampir senada, disampaikan oleh anggota Bawaslu Pandeglang, Karsono menyebutkan ada beberapa laporan, namun tidak bisa dibuktikan sehingga tidak termasuk ke dalam pelanggaran.

“Kalau untuk laporan memang kita terima ada beberapa laporan, tapi datanya saya belum tahu ada berapa, adapun masalah netralitas ASN itu sudah diproses, itupun yang lama,” pungkasnya. (De/red)