PANDEGLANG – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang akan memberikan sanksi kepada tiga pegawai yang tidak patuh, karena ASN tersebut tidak menjalankan tugasnya selama beberapa hari.

Kepala BKD Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya akan mencatat ada tiga ASN yang akan diberikan sanksi, namun demikian dirinya tetap akan memberikan toleransi apabila ada perubahan yang signifikan.

“Ini tadi ada Asda I Asda II, Asda III, inspektur terkait dengan pegawai yang indisipliner dan harus diberikan hukuman itu berdasarkan LHP Inspektorat, tadi ada tiga orang yang bekerja di lingkungan kecamatan, yaitu di Kecamatan Saketi, Kecamatan Cipeucang sama di lingkungan Dinas Pendidikan,” ucapnya kepada harianbanten.co.id saat ditemui di ruangannya, Selasa (10/12/2019).

Ia mengatakan, untuk para ASN yang melakukan pelanggaran tersebut akan ditindaklajuti, namun dirinya tidak menyebutkan secara detil pelanggaran apa saja yang dilakukan, hanya menyebutkan pelanggaran yang bervariasi.

“Adapun pelanggarannya bervariasi, ada yang tidak masuk kerja setiap hari, ada yang tidak masuk kerja sampai berhari-hari juga, pokoknya yang ada di LHP Inspektorat kita tindaklanjuti dengan rapat, mana yang harus diberikan sanksi. itu untuk tahun 2019, kan setiap bulan itu ada kalau ditotal itu kan banyak,” katanya.

Menurutnya, sanksi yang akan diberikan tersebut menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, namun untuk ASN yang melakukan korupsi DD dan ADD tersebut diberhentikan.

“Adapun sanksinya ada yang diturunkan naik pangkatnya, ada yang ditangguhkan, ada juga yang berproses diberhentikan itu sekdes yang di Kecamatan Saketi. Itu kan ASN jadi pegawai kecamatan dan Pjs, hanya yang satu lagi kita menunggu upaya banding, adapun yang diberhentikan itu karena kasus korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang, M. Olis Solihin membenarkan adanya tiga orang ASN yang diberikan sanksi, ketiga orang tersebut diberikan sanksi berdasarkan hasil rapat dengan tim Baperjakat.

“Jadi, ada tiga ASN yang akan diberikan sanksi, satu itu ASN yang tidak masuk kerja selama 120 hari, ada juga yang tidak masuk selama puluhan hari, adapun sanksinya itu harus dihukum penahanan kenaikan pangkat selama satu tahun, ada juga yang dilakukan penurunan penahanan kenaikan pangkat selama tiga tahun,” ucapnya.

Namun demikian, Olis menuturkan masih memberikan kesempatan kepada para pelanggar tersebut untuk memperbaiki kinerja, dan hasil rekomendasi ini akan diputuskan oleh sekretaris daerah.

“Adapun untuk Pjs yang di Kecamatan Saketi itu kan sudah ada keputusan pengadilan, dan tidak melakukan banding. Maka secara tidak langsung inkrah diberhentikan secara tidak hormat,” ungkapnya. (De/Red)