PANDEGLANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti persoalan refocusing anggaran penanganan covid-19 yang tidak melibatkan DPRD, sehingga banyak sekali argumentasi pejabat Pemkab yang dinilai blunder.

Salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Iing Andri Supriyadi mengatakan, dirinya sangat menyayangkan pada awal ketergesa-gesaan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dan tidak melibatkan DPRD, selain itu dirinya mendorong untuk meluruskan pemahaman public terkait penggunaan anggaran.

“Seyogyanya refocusing atau rasionalisasi anggaran covid-19 ini melibatkan DPRD, dalam artian bahwa seharusnya pemerintah daerah itu mengajukan perubahan anggaran dari awal, namun kalau pemerintah daerah mengikuti aturan pemerintah pusat yang begitu banyak sehinggga TAPD melakukan refocusing tanpa melibatkan DPRD, seharusnya DPRD tetap dilibatkan dan diundang, setidaknya kita bisa memberikan masukan, kalau anggarannya sudah ngunci susah,” katanya, Rabu (13/5/2020).

Menurut Iing, ada beberapa pernyataan pemerintah daerah yang kurang dipahami masyarakat, sehingga stigma masyarakat ketika mendengar tidak ada anggaran seolah semua anggaran di potong untuk Covid, sementara masyarakat mempertanyakan anggaran covid tersebut.

“Kemudian pejabat di jajaran TAPD yang berstatement itu menjadi blunder kepada kita, contoh ada pejabat berpendapat, kami akan melakukan refocusing, akan melakukan rasionalisasi, dan hasilnya itu untuk penanganan covid-19, sehingga menjadi pertanyaan public, sementara pada realisasinya 70 miliyar sekianlah,” ujarnya.

Untuk menjawab pertanyaan public yang rancu, kata Ing, dirinya mengajak agar menyamakan frame ketika menjawab pertanyaan public, supaya masyarakat bisa memahami kondisi anggaran yang ada di pemerintah daerah.

“Harusnya kita TAPD dan DPRD satu pemahaman, bahwa kenapa kita lakukan refocusing karena anggaran kita defisit, DAU kita dipangkas oleh pusat bukan untuk covid, tapi karena ada beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh kementrian, ini  jangan sampai menjadi blunder, setelah ada data ini langsung diekspos ke public supaya public tahu bahwa anggaran covid ini 70 sekian miliyar,” katanya.

Sementara, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, untuk refocusing anggaran tersebut pihaknya menunggu dari organisasi perangkat daerah, sementara untuk beberapa kegiatan dan perjalanan dinas akan dihapuskan.

“Kegiatan yang akan kita alokasikan untuk penanganan covid, kita bahas rasionalisasi dahulu karena pendapatan kita berkurang, mau tidak mau kan belanja kita kurangin juga, kemudian refocusing kegiatan penanganan covid-19, kita upayakan seadanya saja dahulu, kan gaji itu tidak bisa, listrik, air, telepon, honor TKK, kan tidak bisa dihapus, kita akan lihat OPD dahulu,” katanya. (De/red)