Dewan Beri Catatan Pemkot Serang Tidak Optimal Sajikan Data
SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memberikan catatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bahwa penyajian dan akurasi data belum disajikan secara optimal.
Hal itu disebutkan dalam acara rapat paripurna digedung DPRD Kota Serang tentang rekomendasi DPRD Kota Serang terhadap LKPJ Wali Kota Serang akhir tahun anggaran 2019 digedung rapat paripurna, Rabu (6/5/2020).
“Atas kondisi tersbeut DPRD memberika rekomendasi agar Wali Kota serang melalui tim penyusunan LKPJ Wali Kota Serang untuk meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah selaku penanggung jawab urusan pemerintah daerah dalam menyajikan data pendukung dan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya, harus meningkatkan koordinasi antar OPD, jadi belum optimal,” ucap Wakil ketua DPRD Kota Serang Fraksi NasDem Roni Alfanto kepada awak media.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan bahwa, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Serang antara lain dari kinerja semua OPD yang harus ditindaklanjuti.
“Oleh karena itu, pada hari ini kami sudah menerima hasil keputusannya dan InsyaAllah segala apapun yang menjadi rekomendasi dari DPRD tentang catatan itu, baik kelemahan maupun hal-hal lain yang menjadi pengawasan atau pantauan dewan. InsyaAllah akan ditindaklanjuti,” kata Syafrudin kepada awak media.
Ditempat sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan bahwa, pada pembahasan LKPJ juga disebutkan bahwa, masih adanya kekurangmaksimalan dari data. “kurang maksimal dari data, data ini kan pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota direncanakan ada satu data untuk data kependudukan. Data yang valid itu data yang seperti apa? Kadang kala dinas kependudukan punya versi dan DP3AKB punya versi atau kesehatan punya versi. Tapi nanti kita akan satu data,” kata Nanang.
“Memang hal itu dari pusat, tapi sistemnya dan mekanisme nya diperbaiki dari pusat nanti akan menuju satu data. Semua data satu baik provinsi dan daerah. Ada kelemahan regulasi dari pusat dan nanti akan diambil kebijakan yang tepat,” sambungnya. (HRS/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.