CILEGON – Terkait dengan adanya keinginan Mutasi yang akan dilakukan oleh pemkot Cilegon. Anggota DPRD Kota Cilegon menyetujuinya, bahkan meminta kepada Pemkot agar segera dilakukan mutasi.

Sekretaris Fraksi Nasdem sekaligus anggota Komisi I DPRD Cilegon Ahmad Effendi mengatakan, mengingat Pilkada serentak yang diundur dan juga untuk memenuhi organisasi pemerintahan, maka disarankan Pemkot harus secepatnya melaksanakan mutasi.

“Pilkada serentak diundur Desember, Pemkot ada waktu sekitar 2 bulan untuk melaksanakan mutasi. Kami sepakat mutasi dilakukan asal sesuai dengan regulasi yang ada,”katanya ketika ditemui usai mengikuti rapat Badan Musyawarah, Senin (20/4/2020).

Dia mengatakan, regulasi yang dimaksud adalah, Pemkot harus konsultasi kepada Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Dimana dua kementrian tersebut bertanggung jawab penuh terkait dengan kebutuhan ASN. Sehingga,ketika nantinya terjadi mutase,maka posisi baik pejabat eselon II,III dan IV bisa dilaporkan dengan segera.

“Ini banyak yang memasuki usia pensiun, dan guna kebutuhan menjalankan roda organisasi kepemerintahan, maka pemkot harus melakukan komunikasi dengan kementrian PAN RB dan juga Mendagri. Saya yakin dengan perhitungan yang ada serta mengisi kekosongan,maka mutase harus dilakukan,”ujarnya.

Ia menyarankan agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus mulai koordinasi agar siapa-siapa yang terkena mutasi dipastikan cocok ditempatkan yang baru.

“Apakah melakukan open bidding atau pelaksana tugas, itu semua kebijakan dari Baperjakat dan juga kepala daerah. Kami berharap orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya,”tuturnya. (red)