Dianggap Merugikan Buruh, Federasi SPKEP Kota Cilegon Gelar Aksi Tolak RUU Omnibus Law
CILEGON – Ratusan Buruh yang tergabung dalam Federasi SPKEP (Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan) Kota Cilegon menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (20/01/2020).
Para buruh dalam aksinya menolak RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law dianggap merugikan para buruh.
Wakil ketua DPRD Kota Cilegon bersama Komisi II langsung menerima perwakilan buruh yang aksi untuk menyampaikan aspirasinya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon.
Sementara itu Ketua DPC FPSKEP Kota Cilegon Rudi meminta pernyataan sikap DPRD Kota Cilegon untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dan menolak kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak Januari kemarin.
Menurut Rudi, ada 82 UU yang akan dirangkum dalam Omnibus Law, di antaranya, UU Ketenagakerjaan yang jelas-jelas merugikan buruh.
“Kita meminta DPRD selaku wakil rakyat untuk bersama menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS,” ujar Rudi.
Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Sokhidin mengatakan dirinya sudah mencatat dan menampung aspirasi mereka dan akan menyampaikannya kepada pimpinan yang kemudian akan dibahas dalam rapat pimpinan nanti.
“Pada intinya, kami mendengar aspirasi teman-teman. Jadi, nanti kita akan rapatkan persoalan ini bersama pimpinan,” tutupnya. (Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.