SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Budi Rustandi mengklarifikasi terkait adanya kritikan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang yang menyebutkan bahwa pemberangkatan 45 orang anggota dan pimpinan tersebut penghamburan anggaran.

Budi beralasan bahwa, diberangkatkannya anggota dan pimpinan DPRD Kota Serang itu agar semuanya tahu isi dari acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi) yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang membahas juga tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kan semuanya tidak tahu tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Makanya semuanya berangkat agar tahu. Ketika ada gejolak nanti bisa dijawab sama anggota DPRD Kota Serang dengan penolakan terhadap RUU ini,” jelas Budi kepada wartawan saat ditemui di kantor DPD Gerindra Banten, Kamis (12/3/2020).

Dengan diberangkatkannya semua anggota dewan ini, lanjut Budi, nanti disana pihaknya akan menolak dengan tegas RUU Cipta Kerja ini.

“Karena ini sudah ada gejolak khusunya waktu itu ada mahasiswa yang beraudiensi dengan saya soal penolakan RUU Cilaka. Maka disana kita akan menolak RUU ini.Disana kita membahas RUU Cilaka maka disana kita akan menyatakan penolakan,” kata Budi yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang.

Setelah pulang dari acara tersebut, pihaknya akan segera memberikan laporan bahwa DPRD Kota Serang sudah melakukan penolakan.

“Saya gak berangkat itu karena disini banyak hal yang harus diselesaikan, maka saya tidak berangkat,” jelasnya.

Berbeda Dengan Budi Rustandi, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto yang saat ini masih berada di Lombok mengatakan bahwa, pembahasan dalam acara ini itu banyak. Seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan lainnya tentang penyelenggaraan pemerintahan.

“Sikap DPRD Kota Serang yang hadir di Lombok, dengan aturan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah,” kata Roni saat dihubungi wartawan melalui sambung telepon selulernya.

Ketika DPRD melaksanakan fungsinya sebagai pembentuk perda, lanjut Roni, pihaknya bisa bersinergi dengan program pusat, serta pihaknya tahu persis yang diinginkan pemerintah pusat.

“Kalau mendukung sih belum, karena baru kita lagi pembahasan. Dukung mendukung mah belum saatnya sekarang. Kita menyambut baik program pusat,” jelasnya.

Sedangkan terkait efek RUU Omnibus Law, kata Roni, ada tumpang tindih peraturan yang dibuat, kalau tumpang tindih ini terjadi tentunya banyak akan menghalangi investasi.

“Ini juga bagian yang harus DPRD pahami bersama. Omnibus Law di Kota Serang akan merasakan manfaat. Ini baru pembahasan, kita lagi mengkaji,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa, pemberangkatan 45 Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (ADEKSI) yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menghabiskan anggaran senilai Rp 697 juta menuai kecaman dari aktivis mahasiswa.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang Arman Maulana menilai bahwa, keberangkatan anggota dan pimpinan DPRD Kota Serang yang didanai oleh APBD Kota Serang senilai Rp 697 juta itu merupakan tindakan penghamburan anggaran.

Padahal, jika melihat kondisi Kota Serang saat ini cukup memperihatinkan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya persoalan dasar masyarakat yang belum terentaskan oleh Pemkot Serang, mulai dari kesejahteraan masyarakat, kasus stunting yang masih tinggi, hingga masih adanya penderita gizi buruk.

“Ini jelas penghamburan anggaran, sementara banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Serang mulai dari kemiskinan, angka penderita stunting masih tinggi, kesejahteraan dan lainnya yang masih menjadi ancaman bagi warga Kota Serang,” kata Arman. (HRS/Red)