Dishub dan PLN Diduga Kongkalikong
PANDEGLANG – Sejumlah masa yang tergabung dalam Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (Hampa) berunjuk rasa di depan Gedung Bupati Pandeglang, terkait dugaan kongkalikong antara Dinas Perhubungan Pandeglang dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kamis (05/12/2019).
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Tb. Aujani mengatakan, setiap bulan masyarakat telah membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kepada pemerintah, melalui rekening tagihan listrik paska bayar maupun token listrik pra bayar.
“Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal I ayat (28) Undang-undang nomor 28 tahun 2009, dan diatur dalam perda Kabupaten Pandeglang nomor 04 tahun 2003 tentang pajak penerangan jalan. PPJ tersebut diperuntukkan oleh Dishub guna penerangan jalan, terutama jalan raya di seluruh Kabupaten Pandeglang. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” katanya.
Menurutnya, saat ini justru banyak lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak menyala. Namun Dishub diduga selalu mengklaim bahwa pihaknya telah membayar seluruh beban biaya listrik yang telah digunakan untuk PJU.
“Sehingga kita menduga bahwa sisa anggaran pembayaran lampu PJU tersebut, telah dikorupsi oleh oknum Dishub yang melakukan kongkalikong atau konspirasi dengan oknum PLN,” ujar Aujani.
Selain itu, ia juga menduga adanya kasus terkait biaya perawatan PJU yang diduga dikorupsi oleh oknum Dishub. Pasalnya, banyak PJU yang rusak namun tidak kunjung diperbaiki hingga berlarut-berlarut.
Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu-lintas dan tindak kriminal seperti pembegalan, perampokan, dan pencurian.
“Kita bisa melihatnya disepanjang Jalan Raya Tanjung Lesung-Labuan, Labuan-Pandeglang, Saketi-Malingping, Pandeglang-Serang, Cibaliung-Citereup, Sobang-Ciseket, Munjul-Panimbang, Labuan-Mengger, dan masih banyak lagi yang belum terlihat. Disana juga banyak yang rusak,” jelasnya.
Sebagai bentuk kepedulian Hampa terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang, maka itu Hampa menuntut Polres Pandeglang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang agar segera memeriksa dan mem-penjarakan oknum Dishub dan PLN yang diduga melakukan konspirasi dan koruspi anggaran biaya penerangan lampu PJU. Dan meminta agar pajak penerangan jalan (PPI) yang dipungut oleh Pemda untuk dihapus, karena peruntukannya tidak maksimal.
“Kami menegaskan kepada Dishub agar segera memperbaiki PJU yang rusak, dan meminta agar biaya PJU tidak dikorupsi. Bupati jangan molohok aja karena bukan barbie, dan DPRD harus segara sidak ke lokasi,” tegas Agung, Kordinator Lapangan II. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.