PANDEGLANG – Anggota DPR RI Komisi III Bidang Polhukam, Ade Rossi melakukan dengar pendapat dengan para jurnalis Pandeglang baik PWI maupun IJTI di salah satu kafe di Cadasari, Jumat (14/2/2020).

Dalam agenda tersebut, dirinya menyoroti terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia menuturkan, dirinya mendapatkan informasi terkait maraknya kasus pencabulan dan kekerasan terhadap perempuan, oleh karenanya dirinya sangat miris melihat fenomena tersebut.

“Informasi bahwa di pandeglang ini masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, saya sebagai ketua P2TP2A Provinsi Banten tertentu sangat menyayangkan dan miris dengan pemberitaan tersebut,” katanya.

Adde mengatakan, pihak P2TP2A, LPA, dan unit PPA di Polres Pandeglang akan berusaha maksimal, untuk memberikan hukuman kepada pelaku, dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Yang paling utama bagaimana kita menyelamatkan mental anak ini agar anak ini bisa kembali menjadi anak yang sehat, dan mentalnya juga harus menjadi mental anak-anak kuat sehingga kedepannya dia masih bisa bersekolah dan mempunyai cita-cita yang baik,” kata anggota DPR RI yang kerap disapa Bu Aci.

Pihaknya akan memeberikan pelayanan sebaik-baiknya, kepada masyarakat yang mengalami korban pencabulan atau pelecehan seksual. Dia menginginkan para orang tua untuk memberikan perhatian kepada anaknya.

“Sebetulnya yang namanya kasus anak dan perempuan ini tidak seperti fenomena gunung es, jadi apa yang terlihat dipermukaan itu hanya sedikit dibandingkan apa yang ada di dalamnya. Sehingga ya sosialisasi harus terus dilaksanakan, bukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh semua stakeholder, organisasi, masyarakat, para pemuka agama, ustad, kiyai, agar ya tadi undang-undang perlindungan perempuan dan anak ini bisa terus disampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada revisi undang-undang PKDRT, tetapi apabila masukan dari masyarakat membutuhkan hukuman yang lebih maksimal, sehingga bisa memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Tentu kita akan coba usulkan kepada badan legislatif DPR RI, agar melaksanakan revisi undang-undang perlindungan terhadap perempuan dan anak mungkin di tahun 2021,” ujarnya.

Hal hampir senada disampaikan Ketua PWI Pandeglang, Iman Faturahman mengatakan, saat ini pemberitaan mengenai kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak cukup tinggi, oleh karenanya dia meminta anggota DPR RI Komisi III untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut.

“Kalau untuk saat ini memang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, semoga dengan adanya pertemuan kali ini bisa memberikan perhatian terhadap informasi tersebut,” ujarnya. (De/Red)