FPHI Pandeglang Minta Kejelasan Honorer
PANDEGLANG – Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang, meminta solusi kongrit terkait penanggung jawaban Pemda untuk para honorer, karena sampai saat ini belum ada langkah strategis.
Ketua FPHI Pandeglang, Rodeni menuturkan, pihaknya hanya meminta payung hukum untuk menaungi para honorer yang akan ditanggung Pemkab, sebab sampai saat ini belum ada regulasinya untuk mengatur hal tersebut.
“Katanya memang akan ditanggung oleh pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum terlihat keseriusan Pemkab untuk mengakomodir honorer, saya hanya meminta para honorer diberikan payung hukum saja, agar jelas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (3/1/2020).
Menurutnya, keseriusan Pemerintah daerah belum terlihat, meskipun pihaknya sudah melakukan audiensi untuk hal tersebut, namun sampai saat ini belum terwujud.
“Kalau untuk keseriusan, mungkin pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Pandeglang belum mengesahkan, tapi paling tidak harus sudah dibahas soal ini,” ujarnya.
Rodeni mengatakan, para honorer menolak untuk dihapuskan, sebab mayoritas honorer membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup.
“Kalau memang dihapuskan, itu tadi kita meminta dijadikan tenaga kontrak yang legal, artinya kita bisa ada landasan hukumnya,” tuturnya.
Ia menuturkan, pihaknya juga sudah mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan honorer, sebab penghapusan tersebut dinilai tidak memberikan solusi nyata.
“Kalau memang dihapuskan, bagaimana nasib para honorer untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota keluarga, oleh karenanya kami juga sudah mengajukan yudisial review untuk memberikan peninjauan ulang terkait penghapusan honorer itu,” katanya. (De/Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.